Jakarta –
Menko PMK Muhadjir Effendy menyarankan supaya perguruan tinggi negeri (PTN) cukup memberlakukan kenaikan UKT terhadap mahasiswa baru (maba). Usulan ini dikritik habis Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
Cak Imin, demikian Muhaimin akrab disapa, menilai usulan tersebut dapat memengaruhi minat generasi muda untuk menempuh perguruan tinggi menjadi berkurang.
“Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Justru sebaliknya, lanjut Cak Imin, pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.
“Karena tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah,” gugat Cak Imin.
Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.
“Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal,” tukasnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan saran mengenai reformulasi anggaran pendidikan di perguruan tinggi dalam rapat bersama Komisi X DPR hari ini. Muhadjir menyarankan agar PTN cukup memberlakukan kenaikan UKT kepada mahasiswa baru.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Ia meminta kenaikan UKT tidak terjadi secara serta-merta ke seluruh mahasiswa.
“Dan saya kemarin sampaikan misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkanlah kepada maba saja, dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia, sehingga orang tua punya kepastian,” kata Muhadjir.
(nwk/nwk)