Jakarta –
Dalam beberapa waktu ke belakang, Indonesia tengah menghadapi serangan siber dengan virus ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Akibatnya, 239 layanan instansi terdampak termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek melalui postingan Instagram resminya @ult.kemdikbud menyatakan 47 domain layanan Kemendikbudristek terdampak gangguan PDN. Domain ini termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, dan pelayanan perizinan film dan belum bisa diakses hingga saat ini.
“Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menindaklanjuti hal tersebut dan secara bertahap pengelola PDN sedang melakukan pemulihan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, #temanULT,” tulis ULT Kemendikbudristek dikutip, Jumat (28/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal ini, Komisi I DPR RI melakukan rapat bersama Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional, Kamis (27/6/2024) kemarin. Ketua Komisi I Meutya Hafidz menyatakan keprihatinan atas insiden ini karena telah mengganggu layanan publik.
Tidak sampai di situ, DPR juga mencecar Kementerian Kominfo terkait backup data Kemendikbudristek. Terutama yang berkaitan dengan beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Menurut informasinya, Kemendikbudristek sudah pernah mengajukan permintaan backup data kepada Kominfo.
“Apakah betul pernah ada permintaan backup dari Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk data-data KIP atau beasiswa anak sekolah?” kata Meutya dikutip dari tayangan YouTube DPR RI.
Lebih lanjut Meutya menjelaskan proses backup berkaitan dengan kuasa anggaran Kominfo. Sehingga prosesnya tidak bisa dilaksanakan begitu saja dan setiap lembaga harus meminta izin kepada Kominfo.
Menjawab hal ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani pangerapan BSc MM menjelaskan bila Kemendikbudristek telah meminta proses backup data sebanyak 6 kali sejak Desember tahun 2023. Permintaan ini telah terpenuhi sehingga data KIP Kuliah dan Beasiswa bisa dipastikan aman.
“Ada enam kali permintaan (backup data) dari Desember tahun lalu tanggal 17, ini sudah semua dipenuhi. Jadi tidak ada yang tidak dipenuhi berarti ini (data) tercover dan terekam semua,” katanya.
Selaras dengan Kominfo, pihak Telkom yang melakukan proses backup data sebagai vendor penyelenggara PDNS 2 di Surabaya menyatakan benar dan Kemendikbudristek menjadi lembaga yang tengah memasuki proses restore (pengembalian) data.
“Untuk Kemendikbud memang di proses restore yang kita lakukan itu datanya ada. Jadi saat ini data Kemendikbud masuk dalam proses restore dan dipastikan backupnya (data) untuk Kemendikbud di catatan kami ada,” jelas pihak Telkom.
Layanan Sementara Kemendikbudristek
Terkait data KIP Kuliah dan beasiswa lain yang terserang PDNS, Kemendikbudristek belum bisa memberikan pernyataan secara resmi. Ketika dihubungi detikEdu, pihak Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendikbud menyatakan isu ini masih dalam pembahasan di tingkat pimpinan.
Namun selama masa pemulihan PDNS Kemenkominfo, pelayanan Kemendikbduristek akan dialihkan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT). Layanan bisa dilakukan melalui beberapa cara.
Seperti konfirmasi melalui media sosial Instagram di akun @ult.kemdikbud, Call Center 177, Email dan Live Chat di laman Masyarakat juga bisa langsung datang ke ruang Call Center di Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta.
Plh Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan pengguna layanan Call Center ULT Kemendikbudristek dapat berkomunikasi langsung dengan petugas layanan untuk menyampaikan aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi terkait suatu layanan maupun program yang ada di Kemendikbudristek.
Beberapa informasi dan aduan yang ditangani antara lain tunjangan sertifikasi guru, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Nomor Registrasi Guru (NRG), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berbagi program Kurikulum Merdeka.
Adapun beberapa situs Kemendikbudristek yang tidak bisa diakses karena PDNS yakni:
Alasan Beberapa Situs Kemendikbud Tidak Bisa Diakses
Dijelaskan dalam saluran Whatsapp resmi Kemendikbudristek, website KIP Kuliah dan 46 domain layanan/aplikasi Kemendikbduristek tidak bisa diakses karena adanya serangan lockit 3.0 ransomware oleh hacker terhadap server PDN. Serangan dilakukan sejak Kamis, 20 Juni 2024.
Menyikapi hal tersebut, Kemendikbudristek telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hingga saat ini, sudah ada beberapa layanan yang sudah dipulihkan yakni layanan Itjen, kebugaran Pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek.
(det/nwk)