Jakarta –
Sekolah swasta dan negeri gratis akan menjadi prioritas DPRD DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin periode 2024-2029.
Khoirudin mengungkapkan pihaknya banyak menerima keluhan warga terkait pendidikan. Khususnya kesulitan mendapat sekolah yang bebas biaya. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan melalui Program Sekolah Gratis baik negeri maupun swasta diharapkan bisa dirasakan warga Jakarta.
“Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta untuk bersekolah negeri dan swasta,” ujar Khoirudin dalam laman DPRD DKI Jakarta dikutip Rabu (9/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap, program yang akan direalisasikan 2025 itu mampu menuntaskan permasalahan terkait maraknya anak kesulitan mendapat sekolah akibat sistem zonasi.
“Kita ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Dengan zonasi yang ada, banyak warga yang tidak ter-cover zonasi karena tidak ada sekolah,” ungkap Khoirudin.
Anggarkan Rp 1,7 T untuk Sekolah Gratis
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan Pemprov akan mengalokasikan anggaran Rp 1,7 triliun untuk program sekolah swasta gratis. Ima menyebut anggaran ini untuk mengakomodasi pendidikan anak dari keluarga tidak mampu bersekolah di swasta.
“Kalau enggak salah, (anggaran sekolah swasta gratis) Rp 1,7 triliun karena banyaknya anak-anak yang tidak mampu yang dia harus sekolah di swasta,” kata Ima dalam detikNews dikutip Rabu (9/10/2024).
Ima mengatakan program sekolah gratis rencananya diterapkan di sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, sekolah swasta yang rencananya menerapkan program ini bukan sekolah yang bergengsi.
“Misalkan ada kerja sama dengan satu sekolah, itu full (dibiayai). Misalkan jumlah muridnya itu 300 siswa, ya, itu 300-300-nya kita alokasikan ke tempat tersebut,” ujarnya.
Nantinya, siswa di sekolah swasta gratis tidak perlu membayar uang sekolah, seragam, ataupun buku pelajaran. Sekolah swasta itu khusus diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang tergolong tidak mampu.
“Itu (sekolah), termasuk seragam, termasuk buku. Memang itu nilai angkanya tinggi, tetapi anak-anak itu memang anak-anak yang tidak mampu,” jelasnya.
Bakal Gandeng 2.900 Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta akan menggandeng 2.900 sekolah swasta dalam program sekolah swasta gratis. Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan sekolah gratis yang akan bekerja sama dengan Pemprov itu mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK se-Jakarta.
“Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA, sampai SMK,” kata Budi saat dimintai konfirmasi, Sabtu (24/8).
Namun Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta. Pihaknya akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.
“Nggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS,” ujarnya.
(nir/nwy)