Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kualitas dan metode pembelajaran matematika di sekolah dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang juga diikuti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika di sekolah dalam rapat tersebut. Selain itu, Prabowo juga meminta perbaikan metode pembelajaran matematika.
“Tadi (Prabowo) menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki, termasuk di dalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika,” ujar Mu’ti usai rapat terbatas seperti dikutip dari detikNews.
Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan jika Prabowo sangat menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sains teknologi. Sains teknologi, kata Mu’ti, berhubungan erat dengan matematika.
“Tadi ada tawaran bagaimana pelajaran matematika di tingkat SD, kelas 1-4 dan mungkin mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK,” katanya.
Penggunaan Kurikulum Merdeka Belajar
Ketika ditanya apakah masih akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Mu’ti menyebut sejauh ini belum ada pembahasan.
“Belum… belum ada pembahasan, nanti kita kaji dulu,” tambahnya.
Keberlanjutan Kurikulum Merdeka
Sehari sebelumnya, Abdul Mu’ti mengungkapkan jika apa yang sudah bagus akan diteruskan sedangkan yang belum baik akan diubah. Terkait Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti menyebut kurikulum ini masih bersifat baru.
Meskipun penerapannya dinyatakan sudah dilakukan 100%, belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakannya. Sehingga ia kembali menekankan kata berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Kurikulum ini kan masih baru, walaupun sudah dinyatakan penerapannya sudah semuanya dalam praktiknya belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung A Komplek Kemendikbudristek Senin (21/10/2024).
Abdul Mu’ti mengatakan jika ia ingin kebijakan yang diambil ke depannya tidak terburu-buru. Ia akan meminta masukan dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, pakar, hingga masyarakat pemerhati pendidikan.
“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan apalagi memang ada polemik yang sekarang ini masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi arti rasa masyarakat,” tuturnya
(nir/pal)