Jakarta –
Beberapa sekolah swasta di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dikabarkan akan gratis mulai tahun 2025. Seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo, kebijakan ini berlaku bagi SD hingga SMA/SMK.
Penggratisan ini nantinya berlaku untuk biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang pangkal. Bahkan, uang awal pendaftaran pun akan digratiskan.
“Pembiayaan oleh pemerintah bagi anak-anak yang bersekolah di swasta terdiri dari SPP, uang pangkal atau uang pada saat awal masuk ke jenjang tertentu,” katanya, dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, penerapan biaya kegiatan pembelajaran pun akan disesuaikan. Kesepakatannya dibuat berdasarkan hasil kajian.
“Lalu pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas dan alat tulis yang diperlukan,” ujarnya.
Hanya Sekolah Klaster 1-3 yang Digratiskan
Meski demikian, pembebasan biaya ini tak diberlakukan untuk semua sekolah. Purwosusilo mengatakan kebijakan berlaku bagi sekolah swasta yang sudah dipetakan kualitas dan biayanya.
Ia menegaskan sekolah swasta yang akan jadi sasaran pemerintah melakukan kebijakan ini adalah yang berstatus klaster 1 sampai 3. Sementara itu, sekolah swasta klaster 4 dan 5 tidak akan jadi sasaran karena kualitasnya sudah elit.
Kriteria Sekolah yang Jadi Sasaran
Bagi sekolah yang ingin mendapatkan penggratisan ini, Purwosusilo mengatakan ada beberapa kriteria tertentu. Salah satunya bersedia bekerjasama dengan pemerintah.
“Biaya pendidikan yang disebutkan tadi berlaku untuk sekolah yang memenuhi kriteria,” kata Purwosusilo.
Kemudian, kriteria lainnya adalah sekolah yang menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat selama 3 tahun terakhir tanpa terputus. Lalu, sekolah juga harus memuat siswa yang ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta.
Proses belajar mengajar di sekolah sasaran pun tak boleh terputus dan jumlah minimal siswanya adalah 60 orang. Hingga saat ini, Purwosusilo belum memberikan informasi sekolah mana saja yang akan menjadi target program ini.
“Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12,” katanya.
(cyu/nwk)