Jakarta –
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menentukan anggaran sementara bagi tiga kementerian pisahan Kemendikbudristek dalam rapat tertutup, Senin (18/11/2024) lalu. Diketahui pagu anggaran Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 93,6 triliun dibagi untuk tiga kementerian.
Dari jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat anggaran sekitar Rp 33 triliun. Hal ini dibenarkan oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.
“Iya betul (dapat) Rp 33 sekian triliun ya. Saya tidak ingat persis angkanya, nanti kita cek lagi,” ungkap Mu’ti kepada detikEdu di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024) ditulis Kamis (21/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari jumlah tersebut, Kemendikdasmen akan mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp 20 triliun. Penambahan anggaran ini ditujukkan untuk program starategis dan menjadi bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto.
“Kami masih mengajukan penambahan sekitar Rp 20 triliun. Untuk program-program yang memang kami pandang sangat strategis dan menjadi bagian dari kampanye Pak Presiden,” tambahnya.
Anggaran Untuk Rehabilitasi Sekolah
Salah satu program yang dipandang Menteri Mu’ti strategis adalah program rehabilitasi sekolah. Selama ini dana yang dianggarkan dan masuk ke dalam quick win Prabowo-Gibran hanyalah renovasi sekolah.
Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan juga menyinggung anggaran program renovasi sekolah. Ia menyatakan dananya sudah ada dan meminta Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Namun setelah melihat fakta di lapangan, Mu’ti menilai renovasi sekolah saja tidak cukup. Terlebih beberapa sekolah sudah memiliki usia yang cukup lama atau terkena bencana alam. Sehingga bukan renovasi yang dibutuhkan adalah pembangunan baru.
“Sementara banyak sekolah yang terkena bencana alam atau karena memang sudah terlalu lama. Itu kondisinya tidak bisa dengan renovasi tapi harus dengan pembangunan baru,” jelasnya.
Selain itu, untuk mencapai visi pendidikan bermutu bagi semua, Kemendikdasmen menilai perlu pendirian sekolah baru di beberapa wilayah. Karena ditemukan beberapa wilayah belum memiliki layanan pendidikan yang memenuhi harapan masyarakat.
“Jadi itu yang kami usulkan,” katanya lebih lanjut.
Salah satu masalah yang juga disuarakan DPR RI terkait perbaikan sekolah adalah anggaran yang berada di kementerian berbeda (Kementerian PU). Untuk itu, Kemendikdasmen dan Kementerian PU diharapkan bersinergi.
Mengenai hal tersebut, Menteri Mu’ti menyebut telah bertemu dengan Menteri PU yakni Doddy Hanggodo. Menurutnya sudah ada kesepahaman antara Kemendikdasmen dan Kementerian PU untuk pelaksanaan program renovasi sekolah.
“Ada kesepahaman di antara kami dengan Pak Menteri. Beliau sudah menyampaikan bahwa program-program renovasi itu bisa sebagiannya kami yang melaksanakan. Nanti kita lihat bagaimana realisasinya,” tuturnya.
Anggaran Pendidikan Tersebar di Berbagai Kementerian
Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 menjelaskan bila anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Menanggapinya, Mu’ti menjelaskan banyak hal yang menjadi bagian dari 20% itu, termasuk gaji guru.
Selain itu, anggaran pendidikan tidak hanya ada di Kemendikbudristek melainkan juga kementerian lain. Kini, Mu’ti membaginya ke empat pos kementerian.
“Jadi kalau kita bagi anggaran pendidikan itu ada di empat tempat. Kementerian kami (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, dan keempat itu di kementerian-kementerian lain dalam bentuk pendidikan kedinasan,” ucapnya.
Meskipun begitu, Mu’ti tetap optimis berbagai programnya bisa berjalan. Karena meskipun sudah berpisah, antara kementerian bisa saling membantu dan bekerja sama untuk pelaksanaan program.
“Harus dong harus (optimis). Kalau kita nggak optimis kita tidak memiliki etos untuk mencapai cita-cita yang mulai,” tandas Mu’ti.
(det/pal)