Jakarta –
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan akan ada sebanyak 609 ribu lebih guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2025.
“Kita akan memberikan tunjangan sertifikasi guru, Insyaallah. Setelah pertemuan dengan DPR, ada kepastian bahwa 609 ribu sekian guru akan mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2025,” kata Mu’ti di Gedung Auditorium FTIK UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang pada Jumat (22/11/2024).
Selain itu, sebanyak 850 ribu lebih lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan mendapatkan pelatihan. Kedua upaya ini disebut Mu’ti sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
“Mudah-mudahan tahun 2025 kita akan melatih 850 ribu sekian guru PPG. Ini komitmen kami, bagaimana cara meningkatkan kualitas guru serta peningkatan kualitas pembelajaran” katanya.
Selain itu, rencana tersebut diharapkan bisa menjadi bentuk apresiasi kepada para guru agar bisa semakin bersemangat dalam mengajar dan melahirkan siswa berkualitas.
“Saya percaya dengan teknologi, tapi teknologi tak pernah bisa menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran,” kata Mu’ti.
Ia mengingatkan bahwa guru tidak hanya mengajar tapi juga membimbing para murid untuk bisa manusia yang berkarakter. Dengan pelatihan-pelatihan tersebut, guru bisa mempunyai skill lain selain mengajar.
“Dengan kompetensi yang tepat, Insyaallah Anda dapat memimpin bangsa ini,” ujarnya.
Tak Ada Kenaikan Gaji Guru Rp 2 Juta
Beberapa pekan ke belakang, ramai pembahasan mengenai kenaikan gaji guru. Atas pertanyaan tersebut, Mu’ti menegaskan bahwa Rp 2 juta tersebut bukan besaran gaji untuk guru.
“Jadi kami tidak menaikkan gaji, tapi menaikkan kesejahteraan melalui sertifikasi,” kata Mu’ti kepada wartawan detikEdu di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Selatan pada Selasa (19/11/2024).
Kenaikan gaji guru ramai dibahas setelah Presiden Prabowo menyebut akan menaikan gaji pada masa kampanye calon presiden. Rp 2 juta tersebut adalah tambahan untuk gaji ke-13.
“Tolong sampaikan ke semua guru di Indonesia, Prabowo dan Gibran akan menambah gaji mereka Rp 2 juta per bulan selama 13 bulan setiap tahun termasuk THR,” kata Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra di Tapos, Depok pada Minggu (29/10/2023).
Mu’ti pun menegaskan bahwa kekeliruan tersebut perlu dituntaskan. Pernyataan tersebut disampaikan pada tahun 2023, sedangkan pemerintahan Kabinet Merah Putih baru terbentuk pada 2024.
“Nah ini yang perlu saya klirkan, sebab begini-begini kan kadang-kadang sudah terkooptasi oleh pendapat yang beredar. Apalagi memang ada pressure politik kan itu akan menaikkan gaji Rp 2 juta mulai Oktober nanti, padahal Pak Hashim itu menyampaikan Oktober tahun berapa? Orang kita dilantiknya 21 Oktober kok. Dan yang bilang itu kan Pak Hashim, bukan Pak Prabowo,” jelasnya.
Mu’ti menegaskan kembali bahwa yang mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah mereka yang sudah menyelesaikan sertifikasi. Sehingga, bukan gaji guru yang naik tapi keahlian lewat sertifikasi yang meningkat.
“Begitu dia ikut sertifikasi, maka dia mendapatkan tunjangan sertifikasi, yang dengan tunjangan itu, maka kesejahteraannya akan meningkat. Jadi meningkatnya bukan karena kita menaikkan gaji, tapi melalui sertifikasi,” tambah Mu’ti.
(cyu/pal)