Jakarta –
Presiden Prabowo menyebut saat ini untuk pertama kali pendidikan ditempatkan nomor satu dalam APBN.
“Saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam puncak Hari Guru Nasional 2024 (28/11/2024).
Ia menyebut Pemerintah bertekad, berkomitmen, dan sadar bahwa pendidikan adalah yang haru ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami menyadari masih ada banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu,” ujarnya.
“Tapi hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru kuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” ungkap Prabowo.
“Tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras,” imbuhnya.
Sederet Kebijakan Baru 2025 untuk Guru
Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan telah meningkatkan anggaran untuk guru non-ASN, ASN, dan PPPK. Dalam hal ini, berkaitan dengan tunjangan profesi.
“Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan 2 juta per bulan,” kata Prabowo.
“Tahun 2025 terdapat 1.032.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4% terdapat peningkatan sebanyak 650 ribu guru bersertifikat baru dibanding 2024,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada 2025 menjadi Rp 81,6 triliun. Naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru.
“Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan dilaksanakan PPG pada 2025 untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang sudah memenuhi kualifikasi D4 dan S1.
“Sekarang ini masih 249.623 guru yang belum D4 dan S1. Secara bertahap mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1,” imbuhnya.
Pemerintah juga sedang membahas upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum tersertifikasi melalui cash transfer, yang besarannya disampaikan pada 2025.
“Sekarang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sedang dihitung dan dicari persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, Prabowo menyebut Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp17,15 triliun untuk perbaikan 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah, cash transfer.
(nah/faz)