Jakarta –
Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI tengah mengupayakan peningkatan kuota KIP-Kuliah. Hal ini diungkapkan oleh Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tjitjik Srie Tjahjandarie dalam peluncuran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025.
Tjitjik turut menyinggung, meski Mendikbudristek sebelumnya, Nadiem Anwar Makarim telah membatalkan soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), bukan berarti biaya penyelenggaraan pendidikan turun.
“Tahun 2024 ini kan sudah terbit kebijakan dari menteri bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Nah, tidak boleh ada kenaikan UKT itu bukan berarti bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya kuliah tunggalnya itu turun karena sebenarnya kita ingin mempertahankan standar layanan untuk pendidikan,” ujar Tjitjik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walau demikian, Tjitjik juga menyebut Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN untuk 2025 relatif sama dengan 2024. Saat ini, pihak Kemendiktisaintek juga tengah mengusahakan penambahan kuota KIP Kuliah.
“Oleh karena itu, salah satu strategi saat ini adalah kita sedang mengusahakan untuk peningkatan kuota atau jumlah KIP Kuliah untuk tahun 2025,” kata Tjitjik.
“Ini mohon saja doanya upayanya seperti apa, tapi kembali ini juga sangat bergantung pada Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Hampir Sama dengan 2024
Pada acara yang sama, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof Dr Ir Eduart Wolok, ST, MT menyampaikan pendaftaran KIP Kuliah untuk tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya.
“Hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya,” kata Prof Eduart.
Perlu dicatat, KIP Kuliah hanya berlaku untuk pemilihan prodi di PTN di bawah Kemendiktisaintek. Sedangkan untuk perguruan tinggi keislaman negeri atau PTKIN, ada kebijakan tersendiri.
“Itu nanti teman-teman yang di PTKIN pasti sudah memiliki pola dan mekanisme tersendiri untuk KIP-K nya. Kalau yang kami atur secara langsung terkait dengan KIP-K di Kemdiktisaintek,” imbuh Prof Eduart.
(nah/nwy)