Jakarta –
Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menjadi salah satu direktorat yang terkena imbas besar efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bahkan menyebutkan keadaan ini dengan ungkapan ‘sangat tertekan’.
“Vokasi memang sangat tertekan sekali,” tutur Suharti dalam dalam Rapat Kerja bersama Komisi X dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen, Jumat (14/2/2025), ditulis Sabtu (15/2/2025).
Daftar Efisiensi Anggaran untuk SMK dan Vokasi
Ditampilkan Suharti dalam rapat tersebut, Ditjen Vokasi sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,927 triliun. Namun, mengalami blokir efisiensi hingga Rp 1,408 triliun yang menyebabkan sisa anggaran hanyalah lebih dari Rp 519 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, jumlah anggaran yang diberikan merosot drastis. Menjadi Rp 132,4 miliar dari Rp 1,195 triliun. Jumlah itu akan disebar ke 8 program salah satunya SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK).
“SMK-PK itu baru bisa menyediakan Rp 15 miliar turun dari Rp 528 miliar tahun yang lalu,” ungkap Suharti.
Adapun daftar program pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengalami efisiensi adalah:
1. Sertifikasi kompetensi siswa SMK dan magang luar negeri
- Target awal: 100.750 orang
- Anggaran awal: Rp 65,036 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 65,036 miliar
- Target baru: Dihilangkan
2. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan
- Target awal: 1.178 SMK
- Anggaran awal: Rp 528,678 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 513,678 miliar
- Target baru: 15 SMK
- Anggaran baru: Rp 15 miliar
3. Pengembangan Teaching Factory di SMK
- Target awal: 450 SMK
- Anggaran awal: Rp 156,831 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 102,686 miliar
- Target baru: 184 SMK
- Anggaran baru: Rp 39,145 miliar
4. Peningkatan Kualitas SMK non PK
- Target awal: 312 SMK
- Anggaran awal: Rp 74,637 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 59,637 miliar
- Target baru: 63 SMK
- Anggaran baru: Rp 15 miliar
5. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
- Target awal: 192 lembaga
- Anggaran awal: Rp 40,446 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 40,446 miliar
- Target baru: Dihilangkan
6. Pembinaan Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW)
- Target awal: 2.000 orang/19.699 lembaga
- Anggaran awal: Rp 127,665 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 88,555 miliar
- Target baru: 224 orang/6.400 lembaga
- Anggaran baru: RP 39,110 miliar
7. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi
- Target awal: 10.214 orang
- Anggaran awal: Rp 154,080 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 131,768 miliar
- Target baru: 1.421 orang
- Anggaran baru: Rp 22,312 miliar
8. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi
- Target awal: 7 lembaga
- Anggaran awal: Rp 48,415 miliar
- Blokir efisiensi: Rp 46,572 miliar
- Target baru: 7 lembaga
- Anggaran baru: Rp 1,842 miliar
Upaya Kemendikdasmen
Suharti menyebut, Kemendikdasmen akan mengupayakan pemilihan sasaran dapat dilakukan secara tepat. Hal ini juga menarik perhatian anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menyebutkan pendidikan vokasi adalah faktor penting untuk mendapat perhatian. Karena lulusan vokasi harus memiliki keterampilan yang mampu digunakan pada masa depan.
“Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa,” ucap Hanifa.
“Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan,” tambahnya.
Namun, sayangnya hal ini masuk dalam kategori yang diefisiensikan. Seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tendik vokasi yang dikurangi atau bahkan anggaran sertifikasi kompetensi siswa SMK dan magang luar negeri yang dihilangkan.
Menjawab hal tersebut, Mandikdasmen Abdul Mu’ti mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bersama-sama, dua kementerian ini akan memfasilitasi pelatihan guru dan siswa SMK.
“Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Mu’ti.
Siswa SMK yang nantinya ikut melakukan pelatihan di BLK Kemnaker bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk modal bekerja.
“Dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti (miliki),” pungkas Mu’ti.
(det/nwk)