Jakarta –
Momen Hari Guru Nasional (HGN) yang diperingati pada 25 November setiap tahunnya memang menjadi pengingat dan ajang apresiasi perjuangan para pendidik Indonesia. Termasuk para guru honorer.
Dengan bergantinya kepemimpinan, di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, para guru honorer menaruhkan harapan penuh. Khususnya masalah kesejahteraan guru. Begini penjelasannya.
Harapan Guru Honorer untuk Menteri Mu’ti
Salah satu harapan datang dari Diana Cristiana Da Costa Ati, seorang guru Sekolah Dasar Negeri Atti, Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Papua Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diana berharap ke depan Kemendikdasmen membuka formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk lulusan baru atau fresh graduate.
“Kami berharap ada formasi guru PPPK dari fresh graduate. Karena banyak lulusan pendidikan guru yang mau mendaftar tapi terkendala aturan teknis, yakni harus terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG,” katanya dikutip dari laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Sabtu (30/11/2024).
Berasal dari daerah khusus atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Diana mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan gugus tugas (Satgas).
“Agar dibentuk satuan gugus tugas yang terdiri dari para guru-guru muda yang pernah bertugas di pedalaman sehingga bisa dapat data real guru di daerah 3T yang bisa diketahui menteri,” tambahnya.
Harapan kedua yang dikemukakan guru honorer Indonesia adalah masalah kesejahteraan guru. Hal ini disampaikan oleh Yustina Nona Beda, seorang guru di SMP Persiapan Kaptel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Sosok yang akrab dipanggil Bu Yus itu membeberkan fakta bila guru honorer di daerah pedalaman sangat terkendala akses jalan dan jaringan.
Ia meyakini ketika kesejahteraan guru ditingkatkan akan timbul dampak baik pula pada kualitas pendidikan secara umum.
Masalah kesejahteraan guru juga dikemukakan Sri Hastuti, Kepala Sekolah SMP Yayasan Tunas Karya, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sosok yang akrab dipanggil Sri ini berharap kesejahteraan guru honorer yang sudah lama mengabdi dapat perhatian khusus, seperti dirinya. Ia juga berharap agar guru PPPK bisa ditempatkan satuan administrasi pangkalnya di swasta.
“Contohnya saya ini, sudah 21 tahun mengabdi di Sekolah Swasta, tapi pengajuan inpassing sampai sekarang juga tidak pernah berhasil, semoga suara kami guru honor bisa dipertimbangkan,” katanya.
Kado dari Kemendikdasmen di Hari Guru Nasional
Jeritan hati guru Indonesia tentu saja didengar Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen. Pada perayaan puncak HGN 2024, Presiden Prabowo mengumumkan bila anggaran untuk kesejahteraan guru pada tahun 2025 naik menjadi Rp 81,6 triliun. Anggaran kesejahteraan ini akan diberikan untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) ataupun non-ASN.
“Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan Rp 2 juta per bulan,” kata Prabowo.
Namun, tambahan anggaran kesejahteraan yang juga disebutkan sebagai ‘kenaikan gaji’ bagi guru itu tidak akan diberikan seluruhnya.
Ada syarat yang harus dipenuhi bagi guru ASN ataupun non-ASN yakni lulus program sertifikasi guru atau yang dikenal dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selain peningkatan kesejahteraan, Kemendikdasmen juga memberikan segala kebijakan baru. Termasuk menjawab permintaan Sri, seperti:
1. Pelatihan berbasis materi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Nilai yang akan dimulai sejak November 2024.
2. Pengurangan beban administrasi yang berlaku bagi sekolah negeri atau swasta mulai tahun 2025. Sehingga guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk pengelolaan e-kinerja.
3. Guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Kebijakan ini sudah dipastikan dan tinggal menunggu terbitnya surat keputusan menteri.
“Kami sedang menunggu terbitnya surat keputusan menteri yang menyebutkan bahwa guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta,” tegas Mu’ti.
“Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta,” pungkasnya.
(det/pal)