Jakarta –
Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Terutama dalam memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem.
Pada dasarnya pelaksanaan Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Selanjutnya Kemensos menggandeng berbagai kementerian lain untuk menghadirkan Sekolah Rakyat yang berkualitas, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menjelaskan pihaknya berperan dalam beberapa bidang. Dari rekrutmen guru, siswa, hingga masalah kurikulum’
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kementerian Dikdasmen tentunya ada kaitannya dengan guru, kurikulum, kemudian dengan rekrutmen siswa,” katanya kepada wartawan usai acara Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI) di Ruang Graha Utama Gedung A Kemendikdasmen, Selasa (18/3/2025).
“PIC (Person In Charge) untuk guru Dirjen GTK (guru dan tenaga kependidikan Kemendikdasmen), kalau Siswa Dirjen PDM (Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen),” sambung Toni.
Sedangkan masalah kurikulum Sekolah Rakyat ada di bawah kewenangannya atau BSKAP. Berbagai hal akan ditangani termasuk penggunaan kurikulum dan pengembanganya.
Bakal Pakai Kurikulum Nasional
Terkait kurikulum apa yang akan dipakai Sekolah Rakyat, Toni menyebutkan keputusan terakhir mengarah pada penggunaan kurikulum nasional. Tetapi akan ada berbagai materi yang ditambahkan termasuk pendidikan karakter.
Sebelumnya, Sekolah Rakyat disebut akan menggunakan Kurikulum Nasional Plus. Di dalamnya ada penambahan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang digadang akan diterapkan pada Sekolah Unggulan Garuda.
Mengutip Sampoerna Academy, IB adalah sebuah program pendidikan internasional yang diakui secara global. Hadir sejak 1968, kurikulum ini bertujuan agar membentuk siswa dengan pengetahuan yang luas dan kritis.
Tetapi kurikulum ini tidak jadi diterapkan di Sekolah Rakyat dan memutuskan penggunaan kurikulum nasional.
“Itu tadinya ‘plus’-nya itu IB seperti sekolah Garuda ya, tapi terakhir kurikulum nasional. Kalau tidak salah itu, saya lihat rapat terakhir kurikulum yang akan digunakan di Sekolah Rakyat, Kurikulum Nasional,” jelasnya.
“Yang memang awalnya akan menggunakan kurikulum IB, tapi terakhir Kurikulum Nasional. Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” tegas Toni.
Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum
Dengan penggunaan Kurikulum Nasional timbul pertanyaan baru terkait perbedaan Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya. Menjawab hal tersebut, Toni menjabarkan perbedaan akan terlihat pada kualitas sarana dan prasarana (sarpras) hingga gurunya.
“Kualitas sarprasnya, kualitas gurunya itu akan lebih baik. Kita (Kemendikdasmen) akan memilih guru-gurunya,” kata Toni lagi.
Selain itu, Sekolah Rakyat berbentuk boarding school atau sekolah asrama. Sehingga seluruh kegiatan, gizi, dan pengembangan diri siswa akan dipantau.
Pada sore hingga malam hari, siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan pembelajaran karakter atau sekolah karakter. Materi sekolah karakter langsung disiapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang juga akan bertugas dalam penyiapan tenaga pengajar keagamaan.
Toni mengatakan pasti akan ada perbedaan yang timbul di kurikulum Sekolah Rakyat meski menggunakan Kurikulum Nasional. Tetapi pihaknya hingga kini belum berbicara secara substansial.
“Pasti (ada perbedaan), kita belum bicara secara substansi ya, jadi nanti sambil jalan pasti akan diinformasikan,” ungkapnya.
Pemerintah terus berupaya memberikan materi terbaik untuk Sekolah Rakyat. Kurikulum apapun yang akan masuk dan digunakan di Sekolah Rakyat akan direkrut secara baik sehingga bisa menciptakan generasi unggul.
“Kurikulum apapun kan yang penting inputnya nanti akan direkrut secara baik. Karena arahnya adalah anak-anak yang unggul,” tandas Toni.
(det/nwk)