Jakarta –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengirimkan ratusan siswa yang dianggap nakal ke barak militer. Nantinya, para siswa akan mengikuti pendidikan karakter dan materi pelajaran sekolah.
Diketahui, anggaran untuk program pendidikan karakter mencapai Rp 6 miliar dengan kuota 2.000 siswa. MenurutDedi, jumlah siswa yang akan mengikuti program tersebut bisa semakin banyak. Alokasi anggaran kemudian akan berada di di Dinas Pendidikan.
“Kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal, tapi karena jumlahnya semakin besar maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, kita tidak mengelola,” ujar dedi dalam detikJabar Rabu (7/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya operasional termasuk kebutuhan seragam, makan siswa, dan honor para pelatih.
“Komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum. Kan seperti itu komponennya, terus kemudian honorarium pelatihan. Tapi tapi kalau lonjakan nanti diukur per siswa nya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari,” paparnya.
Program pendidikan karakter ini menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Ono Surono mengatakan Dedi Mulyadi sejak awal tidak pernah melibatkan DPRD terkait pembahasan pendidikan karakter, termasuk soal penyediaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penjabaran APBD, KDM (Kang Dedi Mulyadi) kan tidak pernah melibatkan DPRD, jadi kita tidak tahu karena tidak pernah dibahas oleh DPRD. Tetapi pasti DPRD akan mendalami itu yang Rp6 Miliar itu, saya yakin ke depan ada proses pembahasan,” kata Ono dalam detikJabar Selasa (6/5/2025).
“Seyogyanya hal-hal yang menjadi wacana dan jadi kebijakan, seyogyanya dibahas bersama dengan DPRD,” sambungnya.
Menurut Ono, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah terlebih pada penggunaan APBD.
“Tidak ada (pembahasan),gaduhnya itu kan karena tidak pernah diajak bicara padahal kita institusi dari bagian pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan juga terkait dengan perencanaan sampai denganditetapkannya program yang berujung pada anggaran yang dibiayaiAPBD,”ungkapnya.
Minta Ada Tindakan Preventif Sebelum Siswa Dikirim ke Barak
Terkait program pendidikan karakter dengan mengirim siswa ke barak TNI, Ono mengungkapkan seharusnya ada tindakan preventif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kalangan remaja. Dia mencontohkan, Pemprov Jabar bisa menggandeng aparat penegak hukum untuk hadir rutin di sekolah dan memberi pembinaan.
“Jadi harus ada tindakan preventif juga, kalau misalnya pendidikan karakter di barak militer itu tindakan penegakkan, harus ada tindakan preventif ke sekolah. Saya yakin itu lebih efektif dari sekedar memasukkan mereka ke barak militer,” ungkap Ono.
Ono juga menyoroti salah satu klasifikasi siswa yang dianggap nakal dalam SE Nomor: 43/PK.03.04/KESRA di mana salah satu kategori kenakalan ialah mereka yang sering bermain game. Menurut Ono, harus ada tahapan pembinaan yang dilakukan sebelum membawa siswa ke barak.
“Saya lebih cenderung di sekolah dulu. Setelah masih ada anak yang nakal, ke panti rehab dulu. Jadi yang pertama sekolah dimaksimalkan, orang tua, panti rehab, baru masuk barak militer,” terangnya.
“Harusnya ada tahapan itu, tidak seketika pemain Mobile Legends langsung dimasukkan ke barak, kan gak tepat menurut saya,” tutup Ono.
(nir/pal)