Jakarta –
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan tiga opsi mengatasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung 7 tahun terakhir pada pemerintahan berikutnya.
Ketiganya yaitu membangun sekolah baru, pemberdayaan sekolah menengah swasta, dan ubah PPDB ke seleksi berbasis Nilai Evaluasi Murni (NEM) atau lainnya.
“Saya pahit-pahit saja, ubah PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silakan,” kata Dede Yusuf dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran Eselon I Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, disiarkan di YouTube TVR Parlemen, Selasa (9/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tapi kalau tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah ke depan harus punya komitmen yang sama,” sambungnya.
Membangun Sekolah Baru
Dede mengakui opsi pembangunan sekolah baru akan makan anggaran. Di sisi lain, ia memperkirakan anggaran pendidikan ke depan dapat mencukupi kebutuhan ini dalam 10 tahun ke depan.
“Membangun sekolah baru, memperbanyak sekolah baru, yang tentu memakan anggaran. Dibutuhkan Rp 500 triliun sekian ya kata Bu Sekjen (Kemendikburistek) dalam raker sebelumnya, ada Rp 557 triliun yang anggarannya belum ada,” ucapnya.
“Tetapi sebetulnya transfer dana ke daerah ada Rp 300 triliun lebih. Apabila disisipkan saja per mungkin Rp 50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu akan selesai. Jadi earmarking untuk membangun sekolah-sekolah baru,” sambung Dede.
PPDB Bersama SMP, SMA, SMK Swasta
Dede menyatakan sepakat dengan usulan Kemendikbudristek untuk memberdayakan sekolah menengah swasta dalam PPDB ke depan. Cara ini menurutnya memastikan semua lulusan SD tertampung di SMP dan lulusan SMP tertampung di SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
Soal PPDB Bersama sekolah menengah swasta,Dede menyatakan sepakat dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih untuk mendukung sarana dan prasarana sekolah swasta. Anggaran untuk sekolah swasta yang tergabung dalam PPDB swasta menurutnya dapat dialokasikan dari skema Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini menurutnya dapat mendorong minat calon siswa mendaftar ke sekolah swasta yang kekurangan pendaftar.
“Labnya, sarana-prasarananya, biaya operasionalnya. It diambil dari mana anggarannya? Itu bisa dari Transfer dana ke Daerah juga sehingga mendorong pemda untuk mengeluarkan dukungan kepada sekolah-sekolash swasta ini. Ini juga sangat membantu sekolah swasta yang sangat ini kekurangan siswa, sangat kekurangan siswa,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengatakan sejumlah pemda kini sudah melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam PPDB. Ia menjelaskan, pemda dalam hal ini juga memberikan bantuan uang sekolah.
Suharti mengatakan sekolah swasta yang dilibatkan dalam PPDB juga melalui pertimbangan tertentu. Salah satunya yakni kualitas pendidikannya. Ia mengatakan, mitra-mitra sekolah swasta ditetapkan bersama oleh pemda, bekerja sama dengan yayasan-yayasan sekolah swasta tersebut.
Kalau sekolah yang sangat tinggi kualitasnya, sudah punya pasar sendiri, artinya mereka sudah mampu semuanya, mungkin juga tidak akan berkenan untuk bermitra, tetapi kita pilihkan yang tengah-tengah, yang pemerintah juga mampu untuk membantu,” jelas Suharti.
“Sekolah-sekolah yang terlalu rendah kualitasnya juga tidak dilibatkan karena bagaimanapun juga untuk memutus rantai kemiskinan perlu pendidikan yang berkualitas juga. Jadi kalau kualitasnya terlalu rendah, akan kasihan juga kalau ternyata anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapat layanan yang kurang berkualitas,” imbuhnya.
(twu/twu)