Jakarta –
Biaya pendidikan yang kian melambung menjadi perhatian dari Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI. Pihaknya menilai perlu adanya reformasi terkait bantuan biaya pendidikan.
Dalam ranah pendidikan tinggi, anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengharapkan perguruan tinggi memiliki dan menjalankan bisnis demi meringankan biaya pendidikan para mahasiswa. Ia pun mencontohkan sistem di luar negeri.
“Di luar negeri, bisnis mereka banyak sekali. Jadi ada fundraising team di perguruan itu,” ujar Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, disiarkan via Youtube TVR Parlemen, dikutip Jumat (28/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyoroti usaha-usaha yang bisa digeluti oleh pendidikan tinggi, seperti kebun sawit hingga tambang.
“Ada tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, kok PTN nggak ngambil ini. Harus kita siapkan peraturan ketentuan untuk ini,” usulnya.
Djohar berharap setiap PTN memiliki bisnis dengan tim khusus yang ditunjuk sebagai operator. Dengan sistem ini, menurutnya, biaya pendidikan jadi tidak membebankan mahasiswa.
“Ada tim yang ngurus bisnis jadi tidak beban kepada mahasiswa,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, kembali menegaskan jika DPR RI peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan dan mendorong perlunya reformulasi dukungan biaya pendidikan. Ia menegaskan jangan sampai ada siswa yang gagal kuliah karena biaya.
“Kami bersepakat perlu ada reformulasi lagi mengenai dukungan pemerintah, bantuan-bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan,” kata Dede.
(nir/nir)