Jakarta –
Pemerintah tengah merumuskan konsep sekolah rakyat. Sekolah berasrama ini rencananya akan menyasar anak dari keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem untuk menjamin pendidikan dan nutrisinya.
Terkait rencana ini, Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) Dr Subarsono menilai program Sekolah Rakyat belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Ia menjelaskan banyak sekolah konvensional yang masih butuh ditangani pemerintah, mulai dari masalah kondisi bangunan sekolah rusak hingga rendahnya gaji guru honorer.
Ia menyarankan agar pemerintah membenahi sistem hingga kualitas pendidikan terlebih dulu. Di samping itu, kaji juga pertimbangan lainnya dalam merealisasikan Sekolah Rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya pikir bukan tidak efisien, tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada. Kan untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagaimana meningkatkan dana BOS, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru,” katanya, Selasa (14/1/2024), dikutip dari laman kampus, Rabu (15/1/2025).
Di Bawah Kemendikdasmen, Jangan Kemensos
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membangun Sekolah Rakyat di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
Subarsono menyarankan, jika program ini tetap diadakan, sebaiknya Sekolah Rakyat tetap diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos.
“Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi, ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu. Kalau di bawah Kementerian Sosial, saya pikir itu tidak tepat,” katanya.
“Saya berharap bahwa program ini tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan di bawah Kemensos,” ucap Subarsono.
Dibangun di Daerah 3T
Jika tetap dilaksanakan, Sekolah Rakyat menurut Subarsono juga sebaiknya ditempatkan di lokasi yang tepat sasaran untuk mengentaskan permasalahan ada di Indonesia. Lokasinya seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Yang kedua, dibangun di daerah yang tepat seperti 3T. Jadi, kriteria yang dibangun harus jelas seperti apa karena orientasinya untuk orang miskin, gratis, dan berasrama. Saya pikir pantasnya berada di daerah yang belum maju,” ucapnya.
Antisipasi Risiko Stigma Negatif
Ia juga menilai istilah Sekolah Rakyat yang dipakai lagi bisa membentuk stigma di tengah masyarakat. Sebab, istilah Sekolah Rakyat pernah di pakai di zaman penjajahan. Penggunaan istilah Sekolah Rakyat kembali berisiko memicu diskriminasi karena sudah ada SD.
“Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul,” ucapnya.
Sekolah Rakyat
Kabar mengenai Sekolah Rakyat mengemuka usai rapat terbatas mengenai pemberdayaan masyarakat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Saat itu, Cak Imin mengatakan Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama untuk anak-anak tidak mampu.
“Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam Sekolah Rakyat,” ucapnya.
“Sebetulnya yang diutamakan boarding school-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani,” katanya.
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan gedung Sekolah Rakyat dan anggaran pembangunannya masih dalam pembahasan.
“Kami masih akan konsultasikan nanti ke Presiden. Misalnya kita punya beberapa balai-balai pelatihan yang sebenarnya bisa digunakan untuk merintis sekolah rakyat gitu,” ucapnya, dikutip dari Antara, Rabu (15/1/2025).
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga ekonomi kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Konsepnya lebih lanjut masih disusun.
“Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” ucapnya.
(twu/pal)