Jakarta –
Soal tunjangan kinerja (tukin) dosen salah satunya menjadi pembahasan dalam pertemuan hybrid Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kamis (20/2/2025). Pertemuan ini dihadiri Mendiktisaintek Brian Yuliarto beserta jajaran, pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI).
“Termasuk yang sekilas dibahas sesuai dengan komitmen Ketua Banggar DPR dengan prioritas dosen di PTN Satker (satuan kerja), BLU (badan layanan umum) yang belum remun (remunerasi), dan dosen di LLDikti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M Simatupang pada detikEdu, ditulis Jumat (21/2/2025).
Ditanya terkait progres pengajuan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen) tentang tukin dosen dan perkiraan waktu cairnya, Togar mengatakan Perpres masih menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Perpres masih menunggu ditandatangani oleh Pak Presiden. Tidak bisa diperkirakan kapan bisa selesai karena adanya proses tersendiri. Secara paralel dirumuskan Permen,” jelasnya.
Togar menambahkan, pembayaran tukin lebih lanjut juga melalui proses penilaian kinerja.
“Tukin akan melalui proses penilaian kinerja dan pembayaran, bukan proses otomatis,” sambung Togar.
Terpisah, Togar sebelumnya menjelaskan Kemendiktisaintek sudah menyelesaikan (R-Perpres) yang dibutuhkan untuk pencairan tukin dosen.
“Nah, sampai saat ini kami telah menyelesaikan R-Perpres-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan, saat ini kan diajukan lagi ke Setneg, Setneg ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu,” kata Togar usai raker dengan Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Nah, itu pun selesai, masih ada lagi proses yang kita sebut namanya Permen. Masih ada lagi pedoman. Nanti baru diimplementasikan. Jadi, nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera. Harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita. Karena terus terang, begitu kami nyampe di sini, tahun 2024 Oktober ya, itu kan langsung kita periksa anggaran. Di 2025 nggak ada. Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masuki saat ini,” imbuhnya.
Usai raker tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen.
“Ini angin segar bagi para pejuang tukin kita, bahwa Kementerian Keuangan, Pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp 2,5 triliun, sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukin,” kata Lalu Ari.
“Nah nanti proses pencairannya ini yang sedang disusun oleh Kementerian Diktisaintek, dalam waktu dekat Perpres sudah di-draft. Nanti setelah keluar Perpres, maka nanti akan dibuat turunannya yaitu Permendiktisaintek untuk membayar tukin. Ya, skemanya ya tentu kita tunggu Permen (peraturan menteri),” sambungnya.
(twu/nah)