Jakarta –
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengonfirmasi akan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) besok, Kamis, 23 Januari 2025.
“Besok, besok,” kata Hetifah usai rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati, rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek semula dijadwalkan hari ini. Namun raker dijadwalkan ulang menyusul adanya rapat Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan dijadwalkan berlangsung sore ini, Rabu, 22 Januari 2025 mulai 15.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek. Pukul berapanya kita lihat nanti jadwalnya, ya. Tapi yang pasti hari besok,” kata Esti usai raker dengan Kemendikdasmen.
Bahas Tukin Dosen hingga Anggaran
Esti mengatakan agenda raker dengan Kemendiktisaintek besok akan membahas evaluasi kinerja dan anggaran TA 2024 beserta persiapan pelaksanaan program kerja beserta anggaran TA 2025. Ia mengatakan raker juga akan membahas hal-hal lain yang sekiranya ramai dibahas masyarakat.
“Intinya lebih kepada 2024: evaluasi dan 2025: soal program kegiatan yang akan dilaksanakan,” kata Esti.
Soal pembahasan di raker terkait topik yang ramai di masyarakat, Esti mengatakan akan ada pembahasan soal alokasi anggaran tukin dosen.
“Yang butuh kebijakan bersama itu ketika bicara alokasi anggaran. Sekarang alokasi anggaran untuk tukin sudah disiapkan atau belum? Dari rapat yang lalu kita sudah meminta supaya ada penghitungan tukin berapa yang dibutuhkan. Ajukan untuk masuk di APBN 2025 melalui Kemenkeu. Lalu kalau mau nanti kok ini nggak bisa berjalan, macetnya di mana? Kita lihat. Berarti kita harus melakukan komunikasi lebih intensif lagi. Kita tidak mau, ini medsos kami diserbu lho. Seluruh medsos anggota Komisi 10, pimpinan Komisi 10 ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tukin,” ucapnya.
“Yang justru kami akan tanyakan adalah keberanian dan juga kebijakan yang sudah ditempuh oleh Pak Menteri Diktisaintek ini seperti apa untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para dosen tersebut,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani sebelumnya menyatakan Kemenkeu sudah menyetujui anggaran tukin dosen ASN Rp 2,5 triliun dari pengajuan Kemendiktisaintek sebesar Rp 10 triliun.
Lalu Ari mengatakan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya menyampaikan bahwa Kemenkeu sudah menyetujui hitungan anggaran tukin dosen ASN yang diajukan.
“Namun untuk kepastian besaran tukin dosen ASN, kita tunggu data resmi dari Kemenkeu dan Kemendiktisaintek. Yang jelas kami akan kawal pencairan tukin dosen sampai tuntas,” kata Lalu Ari di Jakarta, Jumat (17/1/2025), dikutip dari laman DPR.
“Pencairan tukin dosen memang harus berhati-hati agar tidak ada aturan yang dilanggar. Kami harap para dosen bersabar. Komisi X akan terus mengawal pencairan tukin dosen,” ucapnya.
Ia mengatakan tahap selanjutnya adalah Pemerintah menyiapkan regulasi dan administrasi pencairan tukin. Kemungkinan, pembayaran tukin dosen yakni secara penuh atau dengan skema alternatif seperti penambahan tunjangan sertifikasi dosen.
Dalam hal ini, Perpres dibutuhkan sebagai dasar hukum pencairan tukin dosen. Perpres tersebut diharapkan mengatur secara rinci dan jelas pencairan tukin.
(twu/nwk)