Jakarta –
Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar fundamental yang harus diperkuat untuk mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Investasi pada kedua sektor ini tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pendidikan dan kesehatan yang saling terkait. Kesenjangan mutu pendidikan dan akses layanan kesehatan antar wilayah masih tajam; daerah pedesaan sering tertinggal akibat infrastruktur yang usang, sumber daya terbatas, dan lemahnya dukungan kebijakan. Kondisi ini menghambat upaya perbaikan dan memerlukan langkah terpadu.
Berdasarkan data BPS yang dikutip dari laman Satu Data Kemenaker, pada Agustus 2023, sekitar 22,25% dari 44,7 juta anak muda Gen Z di Indonesia tergolong dalam kategori NEET (Not in Employment, Education, and Training), atau sekitar 9,9 juta orang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditargetkan mencapai 12 tahun pada 2045. Selain itu, hasil Program for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 80 negara, mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbaru, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang kompeten dan siap bersaing di kancah global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, kesehatan yang optimal adalah prasyarat bagi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti tingginya angka stunting yang mencapai 21,5% pada 2023. Untuk menurunkan angka ini, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Program ini diharapkan dapat menjangkau jutaan penerima manfaat pada 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan langkah preventif untuk mencegah penyakit utama seperti stroke, penyakit jantung, dan tuberkulosis, guna mengubah budaya masyarakat dari pengobatan menuju pencegahan, sehingga kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
Pendidikan dan kesehatan harus berkembang bersama karena peningkatan di satu sektor akan memperkuat sektor lainnya, menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pola konsumsi makanan yang lebih sehat, yang berkontribusi pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
Selain itu, investasi dalam kesehatan terbukti meningkatkan hasil dari investasi pendidikan, karena anak-anak yang sehat memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi dan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik. Dengan pendekatan menyeluruh, kemajuan kedua bidang vital ini dapat berjalan seiring, memperkuat produktivitas tenaga kerja, serta mendorong pembangunan sosial-ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Yang pertama adalah sisi kebijakan dan regulasi, peran pemerintah sangat krusial dalam memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan pemerataan akses dan kualitas di seluruh daerah. Desentralisasi wewenang pendidikan dan kesehatan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola lokal dan sistem monitoring yang ketat, sehingga standar layanan terjaga di mana pun.
Selain itu, integrasi kebijakan lintas sektor sangat penting; misalnya, mengaitkan program pendidikan dengan inisiatif kesehatan (seperti memasukkan materi gizi di kurikulum sekolah) akan memastikan kedua sektor maju bersama. Dukungan regulasi yang menyeluruh ini akan membuka jalan bagi inovasi di lapangan dan memastikan setiap warga, terutama yang termarjinalkan, mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
Lebih lanjut, peningkatan infrastruktur fisik dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk mendukung akses yang lebih merata. Di sektor pendidikan, pemerintah telah berupaya memperbaiki fasilitas sekolah, mulai dari rehabilitasi bangunan hingga penyediaan sarana belajar modern. Investasi dalam gedung sekolah yang kokoh dan perlengkapan belajar yang memadai terbukti tidak hanya meningkatkan kenyamanan belajar, tetapi juga membangun semangat komunitas. Sekolah yang dilengkapi teknologi informasi (komputer, akses internet) mampu menghadirkan metode pembelajaran interaktif. Penggunaan teknologi secara seimbang dalam kelas telah menunjukkan potensi meningkatkan keterlibatan siswa dan pemerataan kualitas pendidikan, asalkan didampingi peningkatan infrastruktur digital (misalnya jaringan internet) hingga ke pelosok.
Sementara itu di sektor kesehatan, pembangunan dan pemutakhiran fasilitas layanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Puskesmas, klinik, dan rumah sakit khususnya di daerah terpencil perlu diperbanyak dan ditingkatkan mutunya. Ketika warga dapat menjangkau dokter atau fasilitas kesehatan dengan lebih mudah di daerahnya sendiri, derajat kesehatan meningkat dan dampaknya terasa hingga peningkatan prestasi pendidikan anak-anak.
Untuk melengkapi fasilitas tetap, inovasi teknologi seperti telemedicine dan unit kesehatan bergerak (misalnya mobil klinik) diterapkan guna menjangkau populasi yang tinggal di wilayah terpencil. Melalui penguatan infrastruktur sekolah dan fasilitas kesehatan, serta adopsi teknologi yang tepat guna, kualitas layanan dapat ditingkatkan dan kesenjangan akses bagi masyarakat terpencil dapat diperkecil.
Hal yang tak boleh dilupakan selanjutnya adalah pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Peningkatan kualitas guru dan tenaga medis merupakan fondasi bagi perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, banyak guru terutama di daerah terpencil belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Program pelatihan yang ada seringkali terlalu teoretis dan kurang aplikatif, sehingga terjadi kesenjangan antara teori dan praktik di kelas. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengembangan profesional guru.
Di sektor kesehatan, pengembangan SDM tak kalah penting. Indonesia masih kekurangan tenaga medis terlatih, terutama dokter dan perawat di wilayah pelosok. Pemerintah perlu memperbanyak program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, termasuk insentif agar mereka bersedia bertugas di daerah terpencil. Dengan guru yang terampil dan tenaga kesehatan yang andal, kualitas layanan di kedua sektor dapat meningkat signifikan. Investasi pada SDM ini memastikan bahwa perbaikan infrastruktur dan kebijakan benar-benar diiringi oleh peningkatan kapasitas mereka yang menjalankan layanan di garis depan.
Hal berikutnya, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Upaya perbaikan pendidikan dan kesehatan akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemberdayaan komunitas lokal menjadi kunci agar inisiatif yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nyata dan mendapat dukungan penuh dari warga.
Di bidang pendidikan, misalnya, keterlibatan orang tua dan masyarakat melalui komite sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Sementara itu, di sektor kesehatan, program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat sangat efektif meningkatkan kesadaran hidup sehat. Kegiatan seperti posyandu, penyuluhan gizi, hingga lokakarya kebersihan yang melibatkan tokoh masyarakat dan memanfaatkan kearifan lokal berhasil mengajarkan cara mencegah penyakit dan menerapkan pola hidup sehat sehari-hari.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri; perlu merangkul organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta institusi internasional untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Budaya gotong royong lintas sektor ini selain sesuai dengan nilai Indonesia, juga efektif memperluas jangkauan program dan memastikan keberlanjutan hasilnya.
Last but not least, supaya semua inisiatif yang telah dijelaskan berdampak jangka panjang, diperlukan strategi keberlanjutan yang matang. Setiap solusi harus dirancang bukan sebagai langkah sesaat, melainkan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan manusia. Penggunaan data dan hasil riset sangat penting dalam merancang program yang berkelanjutan; dengan memantau hasil dan mengambil lesson learned dari yang sudah berjalan, kebijakan dapat disesuaikan agar tetap efektif dari waktu ke waktu.
Keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan program juga meningkatkan keberlanjutan, karena masyarakat merasa memiliki dan berkepentingan melanjutkannya. Selain itu, menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan memastikan tiap pihak berkontribusi menjaga program tetap hidup.
Pendidikan dan kesehatan bukan hanya investasi, tetapi fondasi utama bagi kemajuan Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan partisipasi semua pihak serta strategi keberlanjutan yang berorientasi jangka panjang akan membentuk sistem pendidikan dan kesehatan Indonesia yang lebih tangguh dan inclusive. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing global dan siap berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.
Prof. Dr. Adiwijaya, Guru Besar Telkom University
(ega/ega)