Jakarta –
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kurikulum Merdeka Belajar masih berlaku hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.
“Belum ada keputusan soal itu (mengubah kurikulum Merdeka Belajar),” tutur Mu’ti kepada wartawan dalam acara Pak menteri Ngariung di Kantor Badan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024) malam.
Hingga saat ini, Mu’ti menyatakan pihaknya masih menyerap segala aspirasi yang datang dari berbagai pihak. Seluruh aspirasi ini akan dikaji dengan seksama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nanti kita memang akan mengkaji semuanya. Insya Allah nanti materi-materi pelajaran akan kita lihat lagi, terutama menyangkut urutan, pembobotan dan sebagainya,” jelas Mu’ti.
Dengan banyaknya masukan, penetapan kurikulum di era pemerintahannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat kini pelajar berada di pertengahan semester genap tahun ajaran 2024/2025.
“Memang itu tidak dalam waktu yang dekat (keputusan perubahan kurikulum merdeka). Karena ini berada di pertengahan semester. Jadi kami memang sedang dalam proses mengkaji supaya materi (yang dipelajari siswa) tidak terlalu banyak,” pungkasnya.
Kurikulum-UN Dikaji Secara Hati-hati
Melengkapi pernyataan Mu’ti, Wakil Menteri Kemendikdasmen Fajar Riza Ul Haq di kesempatan yang sama mengungkap pihaknya akan mengkaji berbagai kebijakan secara hati-hati. Termasuk masalah kurikulum dan ujian nasional (UN).
“Kami sedang mengkaji itu. Yang penting, kita juga tidak ingin terburu-buru,” ujar Fajar.
Menurutnya berbagai masalah kebijakan pendidikan di Indonesia sangatlah penting dan menyita perhatian banyak orang. Sehingga, Kemendikdasmen akan melakukan pengkajian yang mendalam.
“Termasuk mendengar masukan dari para stakeholder,” kata dia lagi.
Pada Senin (11/11/2024) mendatang, Kemendikdasmen telah menjadwalkan untuk mengundang seluruh kepala Dinas Pendidikan provinsi ke Jakarta. Pertemuan ini berguna untuk menampung masukan-masukan dari mereka terkait dengan kebijakan pendidikan selanjutnya.
Acara ini rencananya juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tanggal 11 besok kita mengundang semua kepala dinas pendidikan provinsi ke Jakarta dan Pak Wapres akan hadir pada kesempatan itu,” tutup Fajar.
(det/faz)