Jakarta –
Ujian Nasional (UN) menjadi satu dari delapan isu pendidikan yang ada di ruang publik. Jadi, perlukah UN diadakan kembali oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)?
Menjawab hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti masih mencari formula yang tepat terkait UN. Karena kebijakan tidak bisa diambil secara mendadak di tengah tahun ajaran.
Hingga sekarang Kemendikdasmen masih berada di masa transisi mengingat Menteri Mu’ti baru dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu. Namun, memang sebuah kebijakan harus segera diambil agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sebagaimana masa transisi, memang harus ada kebijakan yang kita ambil (agar) kemudian tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya,” ucap Mu’ti kepada detikEdu di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Nasib UN-Kurikulum ke Depan
Ketika ditanya kebijakan apa terkait UN yang akan diambil, Mu’ti belum sampai pada titik keputusan. Karena seluruh isu pendidikan yang ada di ruang publik masih dalam proses pengkajian.
Selain itu masalah UN tidak bisa diambil secara semena-mena. Mengingat pengalamannya sebagai ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibubarkan Nadiem Makarim pada tahun 2021 lalu, persiapan UN dilakukan paling tidak setengah tahun.
“SMA itu kan ujian di bulan Maret atau April biasanya. Nah ini (menghitung dari bulan November 2024) waktunya sudah sangat mepet ini. Tapi nanti kita tetap cari formula (baiknya) bagaimana,” katanya.
Tidak hanya UN, pengkajian juga masih dilakukan pada kurikulum yang akan digunakan Kemendikdasmen ke depan. Satu hal yang sudah ditawarkan Mu’ti adalah pendekatan pembelajaran baru yakni deep learning.
Ia menegaskan deep learning bukanlah kurikulum tetapi pendekatan belajar. Sehingga publik harus mencermati agar tak salah kaprah.
“Mungkin kami nanti akan menawarkan pendekatan baru dalam pembelajaran yang saya sebut dengan deep learning itu. Tapi itu bukan kurikulum ya, itu pendekatan belajar. (ditegaskan) ini learning approach gitu bukan kurikulum (seperti) yang beredar di medsos,” pungkasnya.
8 Isu Pendidikan di Ruang Publik
Terkait delapan isu pendidikan di ruang publik sebelumnya disebutkan Mendikdasmen pada Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 8 Kajian Kebijakan Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Peserta DKT terdiri dari para praktisi, narasumber, dan tenaga ahli pendidikan yang memiliki kepakaran dalam pengembangan pendidikan dasar dan menengah.
Adapun kedelapan isu pendidikan itu, yakni:
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi
2. Ujian Nasional
3. SMK Masa Depan
4. Artificial Intelligence (AI) untuk pendidikan
5. Guru Penggerak
6. Kurikulum Merdeka
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
8. Sekolah Unggul.
Dalam kesempatan itu, Mu’ti menyampaikan Ujian Nasional dan Kurikulum Merdeka telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian masyarakat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dikaji agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik.
(det/nwk)