Jakarta –
Pemerintah Provinsi Jakarta mengarahkan guru honorer agar mengikuti rekrutmen tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI). Dibuka pada Agustus 2024, Pemprov sediakan 1.700 formasi.
“Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Antara, dikutip Senin (22/7/2024).
Heru Budi ingin 4.000 guru honorer di Jakarta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.
Guru Kontrak Bakal Dibuka Lagi Tahun Depan
Setelah 1.700 dari 4.000 guru honorer terseleksi menjadi guru kontrak, maka 2.300 guru lainnya akan diarahkan untuk mendaftar pada 2025.
“Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan,” paparnya.
Melalui upaya ini, ia berharap guru honorer mendapatkan haknya dengan baik. Selain itu, Heru Budi juga menegaskan agar kepala sekolah tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.
“Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini,” kata dia.
Jakarta Kekurangan Guru
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan Jakarta kekurangan 7.000 guru. Oleh karena itu, guru KKI atau kontrak akan dibuka pada Agustus mendatang dan dibiayai oleh pemerintah daerah.
“Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi,” kata dia.
Kekurangan jumlah guru ini akan dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran.
“Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat,” tutupnya.
(nir/nah)