Jakarta –
Kementerian Pendidikan era Presiden Prabowo Subianto telah memulai amanah baru. Namun, banyak masyarakat yang bertanya apakah Kurikulum Merdeka Belajar akan terus dilanjutkan? Pasalnya program besutan Nadiem Anwar Makarim ini menuai banyak pro dan kontra.
Berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) 2024-2029, Prof Dr Ir Satryo Soemantri Brodjonegoro, salah satu program Merdeka Belajar yang akan tetap dilanjutkan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Kita lanjutkan dengan berbagai macam perbaikan yang diperlukan. Kalau sudah baik ya sudah. Yang belum baik, diperbaiki,” kata Satryo di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurikulum Merdeka Belajar Perlu Evaluasi Serius
Menanggapi pertanyaan masyarakat soal Kurikulum Merdeka Belajar, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Achmad Hidayatullah PhD mengatakan perlu adanya evaluasi serius dahulu. Pasalnya, tak sedikit masyarakat yang merasakan kesemrawutan dari kurikulum tersebut.
“Dosen dan guru lebih sibuk karena beban administrasi yang mengancam kepangkatan daripada meningkatkan kualitas diri dan siswa,” ujar Dayat dilansir dari laman UM Surabaya, Rabu (23/10/2024).
Salah satu masalah yang perlu disorot lainnya menurut Dayat adalah biaya pendidikan. Merdeka Belajar memang memberikan kemerdekaan mengakses pembelajaran, tetapi tidak berdampak pada biaya kuliah.
“Memang, pemerintah telah berupaya memberikan akses yang luas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi semua orang, dengan dukungan KIP-K bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Namun, rakyat tidak benar-benar merdeka untuk mengakses pendidikan tinggi, karena biaya kuliah semakin tinggi,” imbuhnya.
Dayat melihat perguruan tinggi saat ini banyak yang berkompetisi secara bebas, layaknya pasar bebas. Bahkan kampus negeri kini dituntut harus mementingkan aspek ekonomi sehingga biaya kuliah melambung.
Program IISMA Mesti Dipertimbangkan Lagi
Contoh program yang perlu dievaluasi menurut Dayat adalah Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). Berdasarkan kacamatanya, program ini lebih banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa dari kalangan menengah ke atas.
IISMA dinilai tidak pro keadilan terhadap mahasiswa yang memiliki ekonomi lemah. Menurutnya, biaya IISMA yang besar kurang sepadan dengan waktu tempuhnya yang singkat.
“Akan lebih baik jika program ini dihapus dan biayanya dialihkan untuk memperkuat program KIP-K dan menaikkan besaran beasiswa mereka yang kuliah di luar negeri. Karena di tengah kondisi global yang semakin kritis, biaya hidup di luar negeri mahal, beasiswa yang diterima mahasiswa Indonesia tidak cukup untuk membuat mahasiswa hidup layak selama belajar,” kata Dayat.
Meski demikian, Dayat tetap mengapresiasi program-program lain yang muncul di Merdeka Belajar. Beberapa memang membentuk karakter siswa belajar mandiri, mempunyai attitude, menjadikan mereka lebih kritis, dan sebagainya.
Akan tetapi, ia berharap implementasinya tidak sampai membingungkan pihak pengajar. Saat ini, masih banyak guru-guru yang kebingungan dalam mengisi e-kinerja di platform Merdeka Belajar dan hal tersebut membuang sebagian waktu guru untuk meningkatkan kreativitas mereka.
“Bahkan dengan dorongan penggunaan PMM dan e-kinerja ini semakin membuat gap antara sekolah daerah dan perkotaan karena infrastruktur yang tidak mendukung,”pungkasnya.
(cyu/faz)