Jakarta –
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd bahas terkait keberlanjutan Kurikulum Merdeka, zonasi sekolah, dan Ujian Nasional. Ia mengakui ketiga hal tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat.
Untuk itu, ke depannya ia mengaku tidak akan buru-buru mengambil kebijakan dan berhati-hati. Selama kepemimpinannya, ia ingin kebijakan yang keluar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan masyarakat.
“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan apalagi memang ada polemik yang sekarang ini masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi arti rasa masyarakat,” katanya kepada wartawan, Senin (21/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencanakan Kunjungi Pakar-Masyarakat
Lantaran belum bisa mengeluarkan keputusan apakah ketiga polemik tersebut akan diteruskan atau tidak, Abdul Mu’ti mengaku dirinya akan meminta masukan dari beberapa pihak. Baik dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, pakar, hingga masyarakat yang memerhatikan pendidikan.
“Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” tambahnya.
Terkait Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti menyebut kurikulum ini masih sangat baru. Meskipun penerapannya dinyatakan sudah dilakukan 100%, praktik di lapangan menyebutkan belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakannya.
Sehingga ia menekankan kata berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Quick Win Prabowo-Gibran Jadi Acuan
Ketika ditanya program prioritas apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu, Mendikdasmen mengungkap akan melihat quick win program pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelahnya ia akan mengembangkannya sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah.
Mengutip detiknews ( ada dua program quick win Prabowo-Gibran yang anggaran dananya telah disetujui DPR. Keduanya berkaitan dengan renovasi dan pembangunan sekolah. Rincian dananya yakni:
1. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp 20 triliun.
2. Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun.
Kedua program tersebut yang akan menjadi PR Abdul Mu’ti di awal pemerintahannya. Tak hanya itu, ia juga mendapat pesan khusus dari Prabowo saat prosesi pelantikan menteri di Istana Merdeka, Senin (21/10/2024) pagi.
Ia diminta untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan dasar adalah ranah yang sangat penting, karena terkait dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ini adalah kementerian yang strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk Indonesia yang maju, kita memberikan layanan yang bermutu untuk semua dan bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya.
(det/nwy)