Jakarta –
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program sekolah swasta gratis sudah ditetapkan. Hal ini seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta usai menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta pada 23 Agustus lalu.
DPRD DK Jakarta periode 2024-2029, kataKhoirudin, akan memasukkan pendidikan dalam salah satu prioritas dalamAPBD 2025. Menurutnya, hal ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di wilayah yang tidak terdapat sekolah.
“Kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta. Terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri dengan zonasi yang ada, banyak warga yang tidak ter-‘cover’ zonasi karena ketidakadaan sekolah,” kata Khoirudin dalam Antara dikutip Sabtu (5/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apakah KJP akan Dihapus?
Lebih lanjut, Khoirudin mengatakan jika pihaknya masih akan melakukan kajian terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pihaknya masih berdiskusi apakah KJP akan tetap diberlakukan atau dihapuskan bila program sekolah swasta gratis diterapkan mulai tahun 2025.
“Kami masih kaji dulu. Yang jelas yang terbaik buat warga Jakarta, akan kami berikan,” ujarnya.
Khoirudin telah dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, bersama Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino dan Basri Baco sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029.
UsulDPRD Jakarta Periode Lalu
Pada periode sebelumnya, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menemukan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk sekolah swasta. Para siswa diduga tertolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke sekolah negeri.
“Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri,” kata Johnny dalam detikNews pada Kamis (18/7/2024).
Banyak Siswa Gagal Melunasi Sekolah Swasta
Jhony berpendapat jika banyaknya siswa kurang mampu yang tidak lolos PPDB sekolah negeri karena orang tua kurang memahami prosedur PPDB. Para orang tua akhirnya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta namun tidak bisa melunasi pembayaran sekolah.
“Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya nggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah,” paparnya.
Sebaliknya, kata Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. Melihat fenomena tersebut, Jhonny meminta Dinas Pendidikan mengkaji wacana sekolah swasta gratis di Jakarta.
“Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju,”imbuhnya.
Mulai 2025
Mengenai program sekolah swasta gratis, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin berharap program ini bisa diterapkan mulai 2025.
“Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget,” kata Budi dalam detikNews dikutip Kamis (18/7/2024) lalu.
(nir/nwk)