Jakarta –
Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Kamis (28/11/2024), Presiden Prabowo Subianto menyatakan 10.440 sekolah negeri dan swasta akan direnovasi. Untuk 2025, anggaran Rp 17,5 triliun akan diperuntukkan bagi kepentingan tersebut.
Lebih lanjut, Prabowo juga menjadikan wajib belajar 13 tahun sebagai program prioritas yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Sementara itu saat ini, belum semua desa memiliki PAUD.
Renovasi Sekolah 2025
Terkait pembangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan prioritas pada 2025 yakni satuan pendidikan existing (yang sudah ada).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, renovasi dan rehabilitasi sekolah mulai 2025 dalam hal ini tidak hanya di jenjang SD-SMA, tetapi juga PAUD, pondok pesantren, hingga seminari.
“Untuk tahun 2025 prioritasnya adalah pada sekolah yang sudah ada, bukan mendirikan sekolah baru. Ini prioritas kami seperti itu. Karena secara teknis itu lebih mudah dilakukan dan memang itu sudah berfungsi selama in sebagai pelayanan pendidikan di masyarakat,” kata Mu’ti di sela kegiatan Fokus 2024: Pendidikan Berkualitas yang Merata untuk Indonesia Emas 2045 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Sementara itu untuk mengisi kekurangan Satu Desa Satu PAUD dan percepatan wajib belajar 13 tahun, Mu’ti mengatakan kebijakan afirmasi diterapkan pada PAUD swasta yang termasuk dalam daftar 10.440 sekolah. Dalam hal ini, perbaikan atau penambahan ruang kelas PAUD swasta existing dapat menggunakan anggaran Pemerintah.
Ia mencontohkan, PAUD yang kekurangan ruang kelas dapat dibangun kelas tambahan. Sedangkan PAUD swasta yang rusak berat diperbaiki.
“Itu dari dana pemerintah, yang 10 ribu sekian itu,” ucapnya.
“Ini yang nanti juga memang perlu kita sinergikan dengan Kementerian Desa Karena untuk program Satu Desa Satu PAUD itu kan memang bagian dari program Kementerian Desa,” imbuh Mu’ti.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan (APK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Didik Darmanto memaparkan, dari total 2,3 juta ruang kelas di Indonesia, lebih dari setengahnya rusak.
Lebih lanjut, di sekitar 300 kecamatan masih tidak tersedia SMP dan 700 kecamatan tidak tersedia SMA. Sedangkan 29.000 desa tidak memiliki TK, PAUD, atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini lainnya.
“Untuk itu 5 tahun ke depan, salah satu quick fix atau program prioritas Pak Prabowo adalah melakukan revitalisasi satuan pendidikan baik di sekolah atau di madrasah,” ucap Didik pada acara Fokus 2024.
(twu/nwy)