Jakarta –
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz berharap program sekolah gratis 2025 di Jakarta akan prioritaskan manfaat kurang mampu. Hal ini tidak semua sekolah swasta akan membebaskan biaya sekl
Aziz menjelaskan hanya beberapa sekolah saja yang akan menerapkan sekolah swasta gratis. Beberapa sekolah swasta yang dikategorikan menengah ke atas dipastikan tidak akan mendapat bantuan.
“Yang akan kita gratiskan hanya untuk sekolah menengah ke bawah, yang mana di situ banyak sekali orang-orang yang masih menunggak pembayaran,” ujar Aziz dalam laman DPRD DKI Jakarta, dikutip Jumat (1/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga berharap program sekolah swasta gratis bisa menuntaskan berbagai persoalan di dunia pendidikan. Salah satunya persoalan ijazah tertahan karena tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah.
“Sampai sejauh ini, orang yang sudah lulus ini masih belum bayaran beberapa bulan, bahkan lebih dari setahun, ijazah jadinya tertahan. Ini yang harus kita bereskan,” tutur Aziz.
Sekolah Swasta Gratis dan KJP Tetap Berlanjut
Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan masih ada waktu dari November hingga Juni 2025 untuk melengkapi regulasi terkait sekolah swasta gratis.
Saat ditanyai soal kemungkinan KJP Plus dihapus jika sekolah gratis dijalankan, Purwosusilo menegaskan jika prinsip pelaksanaannya bukan seperti itu.
“Secara fasilitas kita memastikan seluruh masyarakat Jakarta bisa dapat pendidikan yang berkualitas. Untuk itu anak perlu sekolah, bisa dapat layanan. Kalau dengan KJP kan ada personal, ada SPP. Kalau sudah gratis, SPP-nya dobel dong?,” ujarnya dalam Antara dikutip Jumat (1/11/2024).
“Walau sekolahnya sudah difasilitasi Pemprov, personalnya juga diperhatikan. Maka kita sama-sama mempersiapkan,” sambungnya.
Program Madrasah Gratis
Selain sekolah swasta, Jakarta juga berencana untuk menggratiskan pendidikan di madrasah. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk membahas rencana madrasah gratis itu.
Menurutnya, pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri maupun swasta. Namun, bisa juga berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan Aliyah (MA).
“Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta, dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil,” ujar Khoirudin dalam laman DPRD DKI Jakarta dikutip Jumat (1/11/2024).
Khoirudin mengatakan pihaknya saat ini belum bisa mengikutsertakan madrasah dalam sekolah swasta gratis. Keterbatasan ini menurutnya lantaran kendala regulasi. Madrasah sendiri masih dibiayai olehKemenag, sementara anggaran satuan pendidikannonmadrasah langsung dari Dinas PendidikanDKI Jakarta.
“Namun, itu hanya kendala administratif, pendanaan kan mestinya tidak terkendala. Bisa melalui jalur hibah,” jelas Khoirudin.
Ia berharap, Pemprov Jakarta tetap memperjuangkan program pendidikan gratis untuk madrasah melalui anggaran hibah.
“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari Pak Gubernur atau Pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.
(nir/twu)