Jakarta –
Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta akan dimulai pada 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta agar guru tidak membeda-bedakan siswa.
Seperti diketahui, program sekolah swasta gratis di Jakarta mulai dikaji pada beberapa bulan lalu. Hal ini lantaran banyak siswa dari latar belakang kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta.
“Tahun 2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta. Yang harus dijadikan catatan bahwa ini bukan untuk yang kalangan mampu, tetapi untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu,” jelasnya, dikutip melalui detikNews pada Selasa (12/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ima menegaskan agar nantinya para guru harus tetap memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak bagi siswa tanpa membeda-bedakan.
“Jadi dari guru-gurunya pun benar-benar yang dia mau mengajar siswa-siswinya itu dengan baik dan benar. Jadi tidak membedakan. Kalau misalkan terdapat ada yang membedakan tersebut, mungkin ke depannya itu bisa ditinjau ulang,” jelasnya.
Sekolah Swasta Gratis di Kawasan Padat Penduduk
Terkait penerapan kebijakan ini, Ima mengatakan sekolah swasta gratis akan berada di kawasan padat penduduk.
“Yang pasti pertama, sekolah tersebut memang wilayah sekolah swasta di padat penduduk, yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya,” kata Ima.
“Dan yang kedua itu, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut itu yang jadi prioritas,” lanjutnya.
Alasan Ada Sekolah Swasta Gratis
Ima menjelaskan, program sekolah swasta diusulkan karena banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi hingga batasan usia. Akhirnya, mereka masuk ke sekolah swasta yang berbayar dan tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Akibatnya, banyak dari siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta tidak dapat melunasi biaya sekolah sehingga beberapa dari mereka putus sekolah atau ijazahnya tertahan karena menunggak.
“Yang seperti ini yang harus kita ubah. Dan banyak juga penerima KJP yang tidak tepat sasaran, antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya. Maka itu kita harus tarik ke belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis,” jelasnya dalam laman DPRD Provinsi DKI Jakarta dikutip Selasa (12/11/2024).
Persoalan lain karena penyaluran KJP tidak tepat sasaran. Penggunaan KJP bukan untuk keperluan sekolah.
“Maka itu kita harus tarik ke belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis,” tambah dia.
(nir/nah)