Jakarta –
Pemerintah Australia akan membatasi mahasiswa asing mulai tahun 2025. Seperti apa ketentuannya?
Diketahui, Pemerintah Australia akan membatasi mahasiswa asing hingga 270.000 orang pada tahun 2025. Pemerintah menyatakan jika mereka bermaksud membuat sistem tersebut lebih adil.
Untuk membatasi jumlah mahasiswa asing dan mengendalikan tingkat migrasi, Pemerintah Australia akan mulai memangkas visa pelajar. Batasan tersebut menghasilkan 145.000 mahasiswa asing untuk mendaftar di universitas negeri, 95.000 mahasiswa asing di sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta 30.000 di universitas dan penyedia layanan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sekarang mahasiswa telah kembali. Ada sekitar 10 persen lebih banyak mahasiswa internasional di universitas kita saat ini dibandingkan sebelum pandemi. Sekitar 50 persen lebih banyak di penyedia layanan kejuruan dan pelatihan swasta kita,” ujar Menteri Pendidikan Australia, Jason Clare dalam SBS News dikutip Rabu (28/8/2024).
Clare juga mengumumkan pencabutan arahan menteri 107 yang menciptakan prioritas untuk visa pelajar. Visa itu memprioritaskan pelajar yang ingin berkuliah di universitas yang lebih baik atau yang ingin belajar lebih dari satu mata kuliah.
Bagaimana Tanggapan Universitas?
Pihak universitas khawatir jika pembatasan ini akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan. Tercatat pada 2022, universitas mengumpulkan sekitar U$8,6 miliar dari pendapatan mereka sebesar U$34,7 miliar dari mahasiswa internasional.
Profesor Ian Li, direktur Pusat Keadilan dan Keberhasilan Mahasiswa Australia di Universitas Curtin, mengkritik bagaimana kebijakan pemerintah terus berubah.
“Selama pandemi, kami mengatakan bahwa mahasiswa pulang. Kemudian setelah pandemi, kami ingin menyambut mereka kembali. Sekarang ada beberapa tekanan pada beberapa bagian sistem, sekali lagi kami tidak dapat mengakomodasi para mahasiswa,” katanya.
Li mengatakan perubahan ini menyulitkan mahasiswa dan universitas untuk membuat rencana dan akan menimbulkan kerusakan reputasi jangka panjang yang telah dibangun oleh kampus selama puluhan tahun. Universitas mengklaim pemerintah tidak banyak berkonsultasi dengan mereka selama proses tersebut sebelum mereka dikirimi email tentang batasan masing-masing.
Berbeda dengan Li, penyedia pendidikan di wilayah regional bersemangat dengan prospek meningkatkan jumlah mahasiswa ke universitas yang lebih kecil akibat batasan ini. Profesor Chris Moran, wakil rektor dan CEO University of New England, di regional NSW, menyambut baik “kesempatan” yang diberikan oleh pemerintah.
“UNE memiliki fasilitas dan ruang untuk menerima lebih banyak mahasiswa internasional dalam jumlah indikatif yang diusulkan oleh pemerintah,” katanya.
“Namun, masalah yang ada terkait keterlambatan pemrosesan visa akan membatasi kemampuan kami untuk memanfaatkan peluang tersebut. Batasan positif tidak ada artinya kecuali mahasiswa dapat memperoleh visa,” sambungnya.
(nir/nwy)