Jakarta –
Rencana Pembangunan Rumah untuk Guru dibahas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Pembangunan Rumah untuk Guru selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Mendikdasmen, Menteri PKP, dan Kepala BPS. Program bantuan perumahan untuk guru ini diharapkan mendukung guru agar lekas memperoleh fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun rumah untuk guru. Rencana ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,” kata Maruarar, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Minggu (9/3/2025).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan akan menyiapkan data guru yang layak maupun yang tidak layak memperoleh bantuan hunian subsidi melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen.
“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” ucap Amalia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera hingga awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. Langkah selanjutnya yakni menyiapkan rumah layak huni bagi guru.
“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ucapnya
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk memberikan semangat dalam mengajar murid di sekolah.
“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujarnya.
(twu/nwy)