Jakarta –
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan (APK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Didik Darmanto menyatakan, dari total 2,3 juta ruang kelas di Indonesia, lebih dari setengahnya rusak. Untuk itu, renovasi menjadi program penting pemerintah.
Menurut data, sekitar 300 kecamatan masih tidak memiliki SMP di sekitarnya. Sementara 700 kecamatan tidak tersedia SMA dan 29.000 desa tidak memiliki PAUD.
Merespons kekurangan sekolah dan ruang kelas, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mulai merenovasi dan melakukan rehabilitasi 10.440 sekolah, termasuk PAUD, pesantren, hingga seminari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Untuk itu 5 tahun ke depan, salah satu quick fix atau program prioritas Pak Prabowo adalah melakukan revitalisasi satuan pendidikan baik di sekolah atau di madrasah,” ucap Didik pada forum diskusi Fokus 2024: Pendidikan Berkualitas yang Merata untuk Indonesia Emas 2045 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2024).
Tunggu Inpres
Percepatan renovasi dan rehabilitasi sekolah di RI menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Percepatan dari pihak pemerintah dalam hal ini tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tetapi juga serta Kemendikdasmen.
Soal kepastian pembangunan oleh Kemendikdasmen dan pembagian kerja dengan Kementerian PU, Mu’ti mengatakan pihaknya menunggu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).
“Yang berkaitan dengan tadi PU dan sebagainya, itu memang kami sedang menunggu Inpres karena Pak Presiden sudah pernah menyampaikan, agar ada akselerasi dalam pelaksanaan renovasi untuk 10 ribu sekolah itu, dimungkinkan pelaksananya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan itu Pak Presiden sudah menyampaikan arahannya kepada kami,” ucapnya di sela kegiatan Fokus 2024.
Mu’ti mengatakan percepatan renovasi dan rehabilitasi sekolah lewat kerja paralel Kemendikdasmen-Kementerian PU dapat menggerakan ekonomi daerah. Dalam hal ini, material dibeli dari toko-toko di sekitar sekolah tersebut. Sedangkan tenaga kerjanya diambil dari masyarakat sekitar sekolah.
“Juga lebih tepat sasaran, karena itu nanti kalau itu disetujui, Inpresnya sudah keluar, maka mungkin bentuknya bisa direct transfer ke sekolah yang menerima. Nah, tapi kami masih menunggu terbitnya Inpres, karena di aturan yang lama kan pelaksananya Kementerian Pekerjaan Umum,” ucapnya.
“Tapi sekali lagi, kami akan melaksanakan itu kalau ada perintah dari Pak Presiden. Tetapi kalau tidak ada, ya kami melaksanakan yang sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Pembangunan oleh Masyarakat
Mu’ti mengatakan masyarakat atau pihak swasta juga dapat ikut merenovasi dan merehabilitasi sekolah lewat kerja sama dengan Pemerintah.
Ia mencontohkan, mitra Pemerintah seperti Tanoto Foundation dapat mengerjakan pembangunan bangunan sekolah, pelatihan guru, dan membangun masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi semesta atau partisipasi semua pihak ini menurutnya juga dapat dilakukan mitra strategis lain sebagai tanggung jawab bersama.
“Tinggal nanti Tanoto mau mengambil porsi di mana untuk pembangunan itu dan untuk renovasi itu,” ucapnya.
Soal pembangunan sekolah, Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Kusuma mengatakan pihaknya akan membahas ini lebih lanjut.
“Tadi baru disampaikan oleh Pak Menteri mengenai infrastruktur, kami akan diskusikan lagi mungkin dan akan koordinasi lagi,” ucap Inge pada kesempatan yang sama.
“Masih pembicaraan dini ya saat ini. dan kami akan melanjutkan diskusi supaya Tanoto Foundation juga bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk peningkatan pendidikan,” imbuhnya.
Inge mengatakan, pihaknya di jenjang sekolah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah melalui pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, serta penguatan kurikulum dan kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Ia menambahkan, Tanoto Foundation juga bergerak di perumusan kebijakan pendidikan tingkat nasional dan daerah, penganggaran, dan penyebaran praktik baiknya.
(twu/faz)