Jakarta –
Sekolah Rakyat segera digelar Kementerian Sosial pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 53 titik bangunan eksisting di berbagai daerah akan dioperasikan sebagai sekolah gratis berasrama, yang untuk penyelenggaraan pertama bisa mendidik total sekitar 3.000 siswa.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan siswa Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah syarat yang tengah disusun bersama pemerintah daerah. Sementara ini, salah satu syarat masuk Sekolah Rakyat yakni anak harus masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai kriteria.
“Pengadaan siswa atau rekrutmen siswa, itu juga ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan ini harus kita diskusi dengan daerah, kita akan libatkan daerah. Tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pertama misalnya harus masuk DTSEN, desil 1. Kemudian kalau tidak ada sudah di desil 1 kita bisa naik ke desil 2. Jadi itu syarat administrasi yang pertama,” kata Gus Ipul di sela pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan sekolah rakyat dari pemda dan perguruan tinggi di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Calon Siswa Sekolah Rakyat Disurvei ke Rumah
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksaaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, calon siswa Sekolah Rakyat akan dicek kesesuaiannya dengan kriteria siswa yang dapat lolos seleksi.
“Kemudian survei ke rumahnya. Apakah benar-benar ya bahwa mereka menjadi bagian dari keluarga yang memang memerlukan dukungan kita dan diperbolehkan sekolah di Sekolah Rakyat. Jadi ada survei. Setelah itu nanti akan ada seleksi dari sisi administrasi dan kesehatan yang semuanya ini juga harus dimengerti dengan baik oleh daerah,” imbuhnya.
Koordinasi dengan Pemda
Forum koordinasi pemerintah pusat-daerah, Desk Sekolah Rakyat dibuka Kemensos dan K/L anggota Tim Formatur Pembentukan Sekolah Rakyat pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025) dan Senin-Rabu, 21-23 April 2025 di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan Desk Sekolah Rakyat dibuat memastikan persyaratan dan kebutuhan terkait program sekolah gratis berasrama untuk anak keluarga tidak mampu ini bersama-sama antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Sekaligus kita memverifikasi proposal-proposal yang sudah dimasukkan oleh teman-teman di daerah. Salah satu contohnya, kita ingin memastikan lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah ini posisinya memang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Dan memang permintaannya adalah di atas lima hektare yang dibutuhkan lahannya untuk pembangunan,” ucapnya.
Ia menambahkan Sekolah Rakyat diprioritaskan pada daerah-daerah yang memang banyak kantong-kantong kemiskinan, termasuk di kawasan dengan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di area perbatasan.
“Jadi kalau kami secara prinsip kan memang sangat mendukung kalau posisinya memang itu diarahkan untuk mengeksekusi, memutus mata rantai kemiskinan. Karena memang salah satu caranya melalui pendidikan ini,” imbuhnya.
(twu/nwk)