Jakarta –
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (20/3/2025) menandatangani perintah pembubaran Departemen Pendidikan federal. Ini menjadi pemenuhan janji kampanye yang telah lama kepada kaum konservatif.
Perintah tersebut disusun untuk menyerahkan kebijakan sekolah hampir sepenuhnya ke tangan negara bagian dan dewan lokal. Hal ini dinilai sebagai prospek yang mengkhawatirkan para pendukung pendidikan liberal.
Perintah tersebut merupakan langkah pertama untuk menghilangkan Departemen tersebut, kata Trump pada upacara penandatanganan di Ruang Timur Gedung Putih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menutup lembaga tersebut sepenuhnya memerlukan tindakan Kongres. Trump kekurangan dukungan untuk itu.
“Kami akan mengembalikan pendidikan, dengan sangat sederhana, kembali ke negara bagian tempat ia seharusnya berada,” kata Trump, seperti di-update pada Jumat (21/3/2025) oleh Reuters.
Trump Dikelilingi Siswa
Para siswa yang diundang ke acara tersebut duduk di meja kelas mengelilingi presiden dan menandatangani perintah eksekutif tiruan di samping Trump.
Penandatanganan tersebut menyusul pengumuman departemen minggu lalu bahwa mereka akan memberhentikan hampir setengah dari stafnya. Langkah itu seiring dengan upaya Trump untuk mengurangi ukuran pemerintah federal yang dianggapnya membengkak dan tidak efisien.
Pendidikan Sudah Lama Jadi Pemicu Politik AS
Pendidikan telah lama menjadi pemicu politik di Amerika Serikat. Kaum konservatif lebih menyukai kendali lokal di atas kebijakan pendidikan dan pilihan sekolah yang membantu sekolah swasta dan sekolah agama. Pemilih yang condong ke kiri pun sebagian besar mendukung pendanaan yang kuat untuk sekolah negeri dan program keberagaman.
Namun, Trump menjadikannya sebagai bagian dari dorongan umum terhadap apa yang dipandang kaum konservatif sebagai indoktrinasi liberal di sekolah-sekolah Amerika dari tingkat universitas hingga pengajaran K-12 (SD sampai SMA).
Trump berupaya merancang ulang pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan mengurangi pendanaan dan mendorong penghapusan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di perguruan tinggi dan universitas, seperti yang telah dilakukannya di pemerintah federal.
Universitas Columbia misalnya, menghadapi deadline pada Kamis untuk menanggapi permintaan pengetatan pembatasan demonstrasi di kampus. Permintaan ini dijadikan prasyarat jika pihak kampus ingin membahas pemulihan dana federal senilai $400 juta yang saat ini ditangguhkan.
Pihak Gedung Putih juga berpendapat Departemen Pendidikan AS hanya membuang-buang uang, dengan menyorot nilai ujian yang pas-pasan, tingkat literasi yang mengecewakan, dan keterampilan matematika yang kurang di kalangan siswa. Rentetan ini dianggap sebagai bukti buruknya hasil investasi triliunan dolar yang dilakukan lembaga tersebut.
Pertikaian berskala lokal mengenai kurikulum K-12 meningkat selama pandemi. Hal ini membuat para orang tua marah dan mengonfrontasi para pejabat di rapat dewan sekolah di seluruh negeri.
Ketidakpuasan itu dimanfaatkan oleh Trump, kandidat Republik lainnya, dan kelompok advokasi konservatif seperti Moms for Liberty.
Trump didampingi oleh gubernur Republik seperti Greg Abbott dari Texas dan Ron DeSantis dari Florida dalam upacara tersebut.
Partai Demokrat mengklaim pada Kamis (20/3/2025),Trump dapat mengenyahkan departemen tersebut tanpa tindakan kongres.
“Donald Trump tahu betul ia tidak dapat menghapus Departemen Pendidikan tanpa Kongres – tetapi ia memahami bahwa jika Anda memecat semua staf dan menghancurkannya, Anda mungkin mendapatkan hasil yang sama hancurnya,” kata Senator AS Patty Murray dalam sebuah pernyataan.
Trump Ingin Menteri Pendidikan Mundur
Trump mengisyaratkan pada Kamis, ia akan tetap berusaha untuk menutup departemen tersebut sepenuhnya. Ia juga ingin Menteri Pendidikan Linda McMahon, yang menghadiri acara Gedung Putih, untuk mundur dari pekerjaannya.
Departemen Pendidikan AS menaungi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat. Sementara itu, lebih dari 85% pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal.
Terkait pendanaan, departemen tersebut menyediakan hibah federal untuk sekolah dan program yang membutuhkan. Termasuk di antaranya yakni uang untuk membayar guru anak-anak berkebutuhan khusus, mendanai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.
Departemen Pendidikan AS juga mengawasi pinjaman mahasiswa senilai $1,6 triliun. Pinjaman ini digunakan oleh puluhan juta orang Amerika yang tidak mampu membayar kuliah secara langsung.
Untuk saat ini, perintah eksekutif Trump bertujuan untuk mempersempit wewenang departemen tersebut menjadi fungsi-fungsi dasar seperti mengelola pinjaman mahasiswa, Pell Grants yang membantu mahasiswa berpenghasilan rendah untuk kuliah, dan sumber daya bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kami akan menutupnya dan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump.
“Itu tidak ada gunanya bagi kami,” imbuhnya.
Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, dukungan Demokrat akan diperlukan untuk mencapai 60 suara yang dibutuhkan di Senat agar RUU tersebut dapat disahkan.
Pada acara tersebut, Trump mengatakan masalah ini pada akhirnya dapat dibawa ke Kongres dalam pemungutan suara untuk menghapus departemen tersebut sepenuhnya.
Trump mengakui ia memerlukan dukungan dari anggota parlemen Demokrat dan serikat guru untuk memenuhi janji kampanyenya menutup departemen tersebut sepenuhnya. Ia kemungkinan tidak akan pernah mendapatkannya.
“Sampai jumpa di pengadilan,” kata ketua serikat Federasi Guru Amerika, Randi Weingarten, dalam sebuah pernyataan.
Mayoritas Rakyat AS Tak Setuju
Mayoritas masyarakat Amerika tidak mendukung penutupan Departemen Pendidikan.
Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos bulan lalu menemukan responden yang menentang penutupan Departemen Pendidikan sekitar dua banding satu, 65% banding 30%.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan secara daring dan nasional, mensurvei 4.145 orang dewasa AS dan hasilnya memiliki margin kesalahan sekitar 2 poin persentase.
Bantuan federal cenderung mengalir lebih banyak ke negara bagian yang condong ke Partai Republik daripada yang condong ke Partai Demokrat.
Menurut analisis Reuters terhadap data Biro Sensus, bantuan tersebut menyumbang 15% dari seluruh pendapatan K-12 di negara bagian yang memilih Trump dalam pemilihan 2024, dibandingkan dengan 11% pendapatan di negara bagian yang memilih saingannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Dua program yang dikelola oleh Departemen Pendidikan AS, yakni bantuan untuk sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus, merupakan program bantuan federal terbesar.
(nah/twu)