Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menghapus Departemen Pendidikan AS. Bahkan Menteri Pendidikan AS Linda McMahon diminta untuk ‘mengeluarkan diri dari pekerjaannya’. Apa alasannya?
Proses penghapusan Departemen Pendidikan, langkah terbaru Trump untuk segera melaksanakan janji kampanyenya, akan dilakukan melalui proses perintah eksekutif (executive order), demikian dikatakan dua sumber anonim yang mengetahui rencana tersebut kepada CNN, dilansir Rabu (5/2/2025).
Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia ingin pilihannya untuk menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk “mengeluarkan dirinya dari pekerjaan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya memberi tahu Linda, ‘Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengeluarkan diri dari pekerjaan.’ Saya ingin dia mengeluarkan dirinya dari pekerjaan – Departemen Pendidikan,” kata Trump.
McMahon, yang menjabat sebagai kepala Badan Usaha Kecil selama masa jabatan pertama Trump, belum memiliki memberikan konfirmasi terkait rencana ini.
Alasan Trump Mau Bubarkan Departemen Pendidikan
Efisiensi
Salah satu alasannya adalah efisiensi. Departemen Pendidikan AS menjadi sasaran Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dikomandani dedengkot bos teknologi Elon Musk. DOGE mendorong pemangkasan program dan pegawai federal di berbagai departemen di seluruh pemerintahan, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang telah berusia 60-an tahun.
“Sebuah tim DOGE diketahui telah bekerja di Departemen Pendidikan pada hari Senin (3/2/2025) untuk melaksanakan perintah eksekutif dan agenda Trump,” kata juru bicara Departemen Pendidikan AS Madison Biedermann dilansir dari AP, Rabu (5/2/2025).
Departemen Pendidikan telah menjadi target utama Trump. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif yang diharapkan akan dikeluarkan akhir Februari 2025 akan mengarahkan Menteri Pendidikan untuk bekerja menutup departemen tersebut. Trump mengatakan bahwa tinjauan selama 90 hari akan dilakukan untuk menguraikan rencana dan masukan Kongres akan dicari.
“Kami menghabiskan lebih banyak biaya per murid daripada negara lain di dunia, dan peringkat kami berada di urutan paling bawah. Peringkat kami sangat buruk,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Selasa (4/2/2025) dilansir dari Reuters, Rabu (5/2/2025).
Kebijakan Anti-DEI (Diversity, Equity, Inclusion)
Pemerintahan Trump sangat kontra dengan keberagaman, kesetaraan dan inklusi (Diversity, Equity, Inclusion/DEI). Dia mencabut perintah eksekutif yang telah mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan mempromosikan hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan ras minoritas.
Saat kampanye, Trump berulang kali menunjuk Departemen Pendidikan semakin jauh dari jangkauan federal dan mengaitkannya dengan masalah perang budaya. Menurut Trump, Departemen Pendidikan AS telah disusupi oleh ‘para radikal, fanatik, dan Marxis’.
“Kami akan menguras rawa pendidikan pemerintah dan menghentikan penyalahgunaan uang pajak Anda untuk mengindoktrinasi kaum muda Amerika dengan segala macam hal yang tidak ingin Anda sampaikan kepada kaum muda kita,” katanya.
Kebijakan Pendidikan Diserahkan ke Negara Bagian
Rencananya, setelah membubarkan Departemen Pendidikan AS, Trump akan mengembalikan kebijakan pendidikan kepada masing-masing negara bagian atau federal.
“Dan yang ingin saya lakukan adalah membiarkan negara bagian mengelola sekolah,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Selasa (4/2/2025) lalu.
PNS Departemen Pendidikan Diminta Cuti Berbayar
Pegawai Departemen Pendidikan AS sebagian sudah diminta cuti berbayar sejak Jumat (31/1/2025). Menurut Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika Serikat Lokal 252, Sheria Smith mengatakan belum jelas berapa banyak PNS yang diminta cuti dan alasannya.
Setidaknya 55 PNS Departemen Pendidikan menerima email pada hari Jumat yang mengatakan bahwa mereka diberhentikan sementara dengan gaji yang berlaku segera sesuai dengan perintah eksekutif Trump. Hal itu tidak dilakukan untuk “tujuan disiplin apa pun”, demikian menurut salinan email yang diperoleh The Associated Press.
Mereka yang diberhentikan sementara kehilangan akses ke akun email pemerintah mereka dan diberitahu untuk tidak melapor ke kantor. Mereka termasuk berbagai anggota staf dan manajer di seluruh departemen, yang mempekerjakan lebih dari 4.000 pekerja di Washington dan kantor-kantor regional di seluruh negeri.
“Sebagian besar dari mereka yang diberhentikan sementara tampaknya telah mengikuti seminar pelatihan DEI sukarela yang ditawarkan oleh departemen tersebut,” kata Smith.
Program Agen Perubahan Keberagaman telah dipromosikan oleh lembaga tersebut selama bertahun-tahun, termasuk selama masa jabatan pertama Trump. Lulusan program dua hari tersebut diharapkan dapat menjadi panutan dan membantu meningkatkan “kapasitas departemen untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang beragam,” menurut email internal dari tahun 2019 yang diperoleh AP.
Smith menambahkan ratusan karyawan telah mengikuti pelatihan, tetapi tidak jelas apakah semuanya diberhentikan sementara. Dia mengatakan banyak orang mendapat kesan bahwa pelatihan tersebut sangat dianjurkan atau diwajibkan.
“Tampaknya tidak adil untuk mendorong atau mewajibkan orang mengikuti pelatihan dan kemudian empat atau lima tahun kemudian memberhentikan mereka secara administratif,” kata Smith.
Beberapa karyawan saat ini yang sedang diberhentikan sementara mengatakan tindakan tersebut dapat mengganggu pekerjaan inti lembaga tersebut, termasuk pengelolaan pinjaman mahasiswa federal dan formulir bantuan keuangan mahasiswa.
Senator Patty Murray, D-Wash, mantan guru dan anggota Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat, mengatakan Trump ‘membersihkan’ karyawan karena mengikuti kursus pelatihan yang didorong oleh pemerintahannya untuk mereka ikuti.
“Ini tidak akan membantu anak-anak kita belajar atau bahkan menghemat uang kita,” kata Murray di situs media sosial X.
“Dia hanya merusak layanan yang diandalkan orang.”
Butuh Persetujuan DPR AS
Meski demikian, bila Trump benar-benar mengeluarkan perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, tidak serta merta kebijakan itu berlaku. Trump butuh persetujuan DPR AS terlebih dulu.
Kendala utama Trump adalah di Senat, tempat Partai Republik memegang mayoritas 53-47. Undang-undang utama, seperti RUU untuk menghapuskan badan setingkat kabinet, akan membutuhkan 60 suara. Dengan demikian, Trump butuh dukungan tujuh suara dari Demokrat untuk meloloskannya. Senat Demokrat tidak memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan mendukung penghapusan Departemen Pendidikan.
“Saya pikir saya akan bekerja sama dengan Kongres,” kata Trump.
(nwk/pal)