Jakarta –
Sejumlah usulan dan cara untuk meringankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) muncul dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan ikatan alumni sejumlah kampus, Rabu (3/7/2024). Online learning dan sumbangan dana ke kampus sebagai tax deductible (pengurang pajak) merupakan beberapa di antaranya.
Tax Deductible
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) mengatakan pihaknya mengusulkan tax deductability sumbangan kepada dana abadi perguruan tinggi. Cara ini menurutnya mendorong individu wajib pajak atau perusahaan untuk menopang kekurangan dana kampus.
“Kalau sumbangan ini bisa menjadi pengurang pajak, tentunya akan bantu menginspirasi orang untuk menyumbang. Kalau kita lihat saat ini, sebetulnya tax deductability sudah ada pada riset. Kalau perusahaan melakukan riset, menjadi tax deductible. Kalau menyelenggarakan magang juga menjadi tax deductible,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Online Learning
Wakil Ketua Policy Center Iluni UI Almaida Askandar Baely mengatakan perlu ada percepatan dan perluasan online learning yang notabene berbiaya lebih murah.
“Mempercepat dan memperluas online learning agar jangkauan mahasiswa lebih banyak. Biaya UKT untuk online learning akan jauh lebih murah dan bisa menjangkau jumlah mahasiswa yang jauh lebih besar,” kata Almaida.
Peluang Dana Hibah Universitas & Fakultas
Adu proposal dalam kompetisi dana hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) menurut Almaida juga dapat dilakukan untuk mendapat tambahan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Cara ini menurutnya juga mendukung antaruniversitas berbagi pengetahuan dan bersinergi.
Sementara itu, pihak fakultas dapat mencari peluang pemberdayaan lainnya. Ia mencontohkan, fakultas hukum memanfaatkan kewajiban advokat asing sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberi bantuan cuma-cuma pada dunia pendidikan dan penelitian hukum sebanyak 100 jam dalam setahun.
Rektor CEO
Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) mengatakan perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum (PTN-BH) hendaknya memiliki rektor CEO yang dapat mendorong masuknya dana ke kampus melalui kerja sama dalam dan luar negeri. Cara ini menurutnya bantu negara dan mahasiswa tidak terlalu berat terbebani biaya pendidikan.
“Karena sudah PTN-BH, ya harus CEO gitu. Dia harus punya kemampuan untuk mengelola organisasi ini selayaknya sebagai perusahaan tetapi di dunia pendidikan sehingga bisa cari uang sendiri, bekerja sama dengan pihak luar, membangun kerja sama dengan luar negeri dan lain-lain,” katanya.
Ia menilai seorang rektor CEO tidak harus berlatar sebagai tenaga pendidik puluhan tahun di kampus PTN-BH bersangkutan, tetapi perlu memiliki pengalaman hingga jejaring internasional. Jika tidak, maka peluang-peluang kerja sama dan perolehan dana dari luar negeri berisiko terlambat digarap sehingga tidak berhasil didapat.
“Nah ketika kita memilih (rektor) itu dari orang dalam, secara background itu berpuluh-puluh tahun dia ngajar, kemudian menjadi seorang rektor, dia tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya network internasional, dan lain-lain. Jadi itu mungkin juga mesti dipertimbangkan supaya beban negara ini tidak terlalu berat dan tidak membebani juga anak-anak kita,” ucapnya.
Dana Pendidikan dari Konser
Bicara mencari dana pendidikan tambahan, Ketua Yayasan Alumni Peduli (YAPI) IPB University Andi Irman bercerita pihaknya juga menggelar konser Vina Panduwinata saat Dies Natalis kampus.
“Mengundang Vina Panduwinata karena banyak alumni yang setua dia,” ucapnya.
Andi mengatakan 15 persen beasiswa IPB bersumber dari alumni IPB. Sedangkan 60 persen beasiswa berasal dari KIP Kuliah pemerintah pusat, BUMN 15 persen, IPB 1 persen, pemerintah daerah 15 persen, dan perorangan 4 persen.
Donasi dari alumni pada awal pendirian YAPI IPB sebanyak Rp 1,9 miliar, sementara pada 2023 mencapai Rp 3 miliar. Target beswan pada 2023 sebanyak 400 mahasiswa dari total 750 pendaftar, sementara pada 2026 ditargetkan sebanyak 1.000 mahasiswa.
Sejumlah program penyaluran dana pendidikan tersebut antara lain beasiswa next leader sejak sebelum mahasiswa masuk kuliah, beasiswa prestasi bagi mahasiswa ongoing, dan beasiswa khusus untuk penyelesaian skripsi dan tunggakan lainnya.
Melalui program orang tua asuh, tiap alumni partisipan menanggung satu mahasiswa Rp 1 juta per bulan atau maksimal Rp 6 juta per semester.
“Programnya orang tua asuh, per semester satu beasiswa kepada satu mahasiswa,” ucapnya.
Soal beasiswa, Andi mengatakan pihaknya mengusulkan pemberian perhatian dan beasiswa pendidikan afirmasi vokasi bagi anak dengan kemampuan ekonomi terbatas dan tidak berprestasi akademik. Kelompok ini menurutnya selama ini tidak tertangani melalui beasiswa akademik/nonakademik bagi anak tidak mampu.
“Membiayai anak-anak muda yang tidak mau sekolah dengan program D1, itu sebenarnya sudah kita lakukan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Lambung Mangkurat. Itu bisa menjadi contoh menyelesaikan anak-anak di kuadran 3 ini,” ucapnya.
Anak Daerah 3T Kuliah Berasrama di Jakarta
Soal peringanan UKT dengan online learning, Ketua Bidang Organisasi dan Almamater Perkumpulan Alumni Universitas Katolik Atma Jaya (Perluni UAJ) Christiana Chelsia Chan mengatakan sementara itu beasiswa kuliah luring berasrama dapat menjadi opsi untuk putra-putri di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit mengakses internet.
“Satu contoh khusus di mana Universitas Atma Jaya memberikan Beasiswa Atma Peduli 3T khusus kepada putra-putri Orang Asli Papua dan dibiayai dengan kerja sama APBD dari pemerintah daerah 3T terkait,” ucapnya.
“Khususnya yang Papua, dengan empat provinsi baru, ada situasi kesulitan pada saat diberlakukan online karena jaringan internet di sana tidak stabil. Kedua, PLN-nya mempengaruhi, masih pakai diesel,” ucapnya.
Merespons kondisi tersebut, Chelsia mengatakan Yayasan Beasiswa Atma Jaya menyarankan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terkait untuk pengelolaan kuliah secara luring dan berasrama di Jakarta.
Asuransi Pendidikan
Chelsia juga menyarankan asuransi pendidikan yang dikelola pemerintah dapat digerakkan untuk meringankan UKT bagi mahasiswa.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya turut mempertimbangkan gagasan tentang asuransi atau tabungan pendidikan yang dikelola pemerintah untuk menjamin orang tua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan tinggi sehingga sudah memiliki kesiapan pembiayaan.
“Konsep asuransi pendidikan juga perlu dipertimbangkan, agar keluarga dapat menyiapkan biaya pendidikan anaknya tanpa khawatir,” ucapnya.
(twu/nwk)